Presidential Threshold Dalam UU Pemilu Dinilai Sarat Kepentingan Parpol Pemerintah, Ini Kata Prof Yusril

JAKARTA (UMMAT Pos) — Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP mengetuk palu menandakan pengesahan UU pemilu, setelah mengambilalih pucuk pimpinan sidang paripurna dari Fadli Zon, yang ikut walk out bersama fraksinya, Gerindra dan sejumlah partai lainnya.

Sidang paripurna yang berlangsung hingga Jumat (21/7) dini hari tersebut memang didominasi oleh partai pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Setelah empat fraksi, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS walk out.

Praktis peserta sidang hanyalah anggota koalisi pemerintah, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB.

Didampingi Fahri Hamzah yang praktis sudah tak berpartai, Novanto yang merupakan Ketum Partai Golkar duduk di meja pimpinan sidang.

Setelah insiden walk out, voting tak jadi digelar, paripurna secara musyawarah memilih paket A yaitu presidential threshold 20 persen, parliamentary threshold 4 persen sistem pemilu terbuka, dapil-magnitude 3-10, dan metode konversi suara Saint League Murni.

Pakar Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai pengesahan UU Pemilu yang membuka peluang calon tunggal di pemilu 2019 sebenarnya merupakan bagian dari skenario untuk menjamin terpenuhinya kepentingan partai pendukung Jokowi.

“Presidential Treshold 20% sebenarnya bukan kepentingan Jokowi tapi kepentingan partai pendukung Jokowi. Kalau itu yang diputuskan DPR malam ini dan UU Pemilu disahkan, yang punya kepentingan siapa? Jokowi atau partai2 itu? Partai2 itu tidak punya kepentingan apapun dengan Jokowi, tapi nanti Jokowilah yang berkepentingan dengan mereka agar dapat dukungan presidential treshold 20%. Jokowi harus deal dengan harga tinggi dengan partai itu,” tegas Yusril dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Jumat, (21/7).

Seandainya Jokowi mendapat 17% dukungan maka dia harus deal dengan partai kecil yang punya suara 3% kursi di DPR. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini khawatir, Jokowi justru tidak paham dengan permainan partai-partai pendukung yang bisa menjebaknya dalam deal-deal tertentu.

“Deal itu bisa macam-macam, mungkin saja materi, mungkin pula bagi-bagi jabatan mulai dari menteri, dubes, komisi-Komisi negara sampai direksi dan komisaris BUMN. Makin banyak deal makin banyak pula orang-orang tidak kompeten mengisi jabatan publik yang akhirnya potensial menjerumuskan bangsa dan negara ini,” tegas Yusril. (fm)

PILIHAN REDAKSI