Ketua Presidium Alumni 212: Seluruh Alumni Kita Undang Untuk Bisa Sholat Jumat di Istiqlal, Kemudian …

JAKARTA (UMMAT Pos) –– Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif menjelaskan aksi 287 adalah aksi damai sebagai warga negara menjalankan haknya untuk mengungkapkan pendapat.

“Tentunya kedamaian senantiasa kita jaga. Bahwa kita semata-mata menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita dan ada di alumni 212,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, aksi 287 adalah murni kegiatan alumni 212. Karenanya, yang diundang juga alumni 212. Setiap pribadi individu dan ormas yang terlibat di 212 diundang.

“Adapun siapa yang hadir ya kita lihat besok. Walaupun perkiraan massa kita 5-10 ribu kurang lebih. Yang jelas seluruh alumni kita informasikan, kita undang untuk bisa sholat Jumat di Istiqlal, kemudian langsung ke MK tujuan kita,” katanya.

Ditemui terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan agar Presidium Alumni 212 yang akan menggelar aksi 28 Juli 2017 atau aksi 287 untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam menyampaikan pendapat.

“Itu kan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Tentu diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” ujar Tito saat menghadiri acara Milad ke-42 MUI di Jakarta, Rabu (27/7/2017).

“Kami minta aksi ini mengikuti aturan yang ada, artinya tidak boleh anarkis, tidak boleh melanggar hukum, menghujat, dan lain-lain. Jangan sampai mengganggu ketertiban publik, jangan sampai melanggar hak asasi orang lain, pemakai jalan jangan sampai diganggu,” kata dia.

Tito mengaku pihaknya sudah koordinasi dengan peserta aksi 287 dan Polda Metro Jaya yang akan mengamankan aksi.

“Yang saya dengar mereka akan jalan kaki sampai ke Patung Kuda. Dan informasi yang saya dengar, jam 17.00 akan bubar. Jadi inilah resiko dari kehidupan berdemokrasi,” papar mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Seperti diketahui, aksi 28 Juli akan menyuarakan pembatalan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). [fm]