Tuai protes, rencana undang girlband Korea di perayaan kemerdekaan RI jadi sorotan publik

JAKARTA (UMMAT Pos) — Muncul petisi online lewat laman Change.org yang diramaikan warganet menyusul rencana mendatangkan grup girlband asal Korea Selatan, SNSD di acara kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada Agustus mendatang.

Aktivis pemberdayaan perempuan, Maimon Heryawan saat menanggapi sorotan publik tersebut mengaku tersinggung dengan dipilihnya kelompok ini karena kental dengan objektifikasi perempuan.

“Saya cek di Youtube dan Googling tentang grup penyanyi ini, videonya lumayan ‘terbuka’ dan ‘syur’,” ujar Maimon ketika seperti dilansir daring Republika, Sabtu (29/7).

Dosen Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini juga mengatakan, dirinya mengecek video interview grup SNSD. Menurut dia, banyak pola ‘perempuan objek’ pada interview mereka.

Selain itu, Maimon yang pernah melakukan riset tentang Koreanwave ini juga menilai, budaya Korea memang kental patriarkinya.

“Jika grup ini, yang demikian terbuka dan bergoyang panas ditampilkan dalam acara yang memperingati hari kemerdekaan RI, pesan apa yang hendak disampaikan pada generasi muda? Perempuan dan lelakinya?” ujarnya.

Menurut dia, jika rencana mengundang SNSD itu karena lagu dan kualitasnya, masih banyak artis Indonesia yang bernyanyi lebih indah didengar.

Jika rencana itu dilihat dari level internasionalnya, kata Maimon, ada banyak artis Indonesia dengan prestasi internasional yang bisa mengisi acara kemerdekaan.

“Belum lagi biaya mendatangkannya. Pasti tidak sedikit. Sedangkan kondisi ekonomi negara sedang bermasalah,” kata dia.

Maimon juga mempertanyakan letak logis undangan SNSD itu. Walau gratis, kata dia, maka kehadiran mereka akan berkenaan dengan imej seksi dan objektifitasi perempuan. Apalagi, menurutnya, negara ini negara mayoritas muslim.

“Walau nggak semua berjilbab, baju serba kesempitan dua nomor itu tidak pantas masuk ke acara yang diprakarsai pemerintah,” tutur dia.

Jika grup SNSD mengadakan konser yang diprakarsai oleh swasta, Maimon merasa tak ada masalah. Tapi, rencana ini diprakarsai oleh pemerintah dan dikaitkan dengan perayaan kemerdekaan RI ke-72.

“Revolusi mental? Atau relokasi mental (hilang alat berpikir),” pungkas dia. (fm/rep.)

PILIHAN REDAKSI