Soal polemik dana haji, begini rekomendasi pengurus Dewan Syariah Nasional MUI

JAKARTA (UMMAT Pos) — Dana haji menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh masyarakat, terutama di media sosial dalam sepekan terakhir ini. Hal ini terkait dengan wacana penggunaan dana haji bagi pembangunan infrastruktur di tanah air, Hal ini mengundang pro kontra publik yang sangat tajam.

Ada yang mendukung dengan sejumlah argumentasinya, dan banyak pula yang menentang pemanfaatan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur.

Mengidentifikasi problem tersebut, pakar ekonomi Islam, Irfan Syauqi Beik dalam makalahnya berjudul, Solusi Atas Polemik Dana Haji menyebut secara umum, polemik yang muncul dapat dikelompokkan pada dua masalah besar, yaitu masalah fiqh dan masalah psikologis umat Islam terhadap kiprah pemerintahan saat ini.

“Umat memandang kepemimpinan nasional saat ini yang cenderung tidak akomodatif terhadap kepentingan umat, dan malah menjadikan umat sebagai sasaran isu radikalisme dan anti NKRI,” ungkapnya, Senin, 31/7/2017.

Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab timbulnya reaksi keras umat terhadap wacana pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Menyikapi dua permasalahan tersebut, Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB ini menyarankan dari sisi akad Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru saja dilantik pada Rabu, 26/7/2017 seharusnya meminta secara resmi kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengeluarkan fatwa mengenai skema akad antara calon jemaah haji dengan BPKH.

“Ini untuk memastikan mengenai akad yang paling tepat untuk digunakan, agar tidak jatuh ke dalam jenis akad yang dilarang, sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan dari sisi calon jemaah haji,” tegasnya seperti dikutip laman Republika.

Pemerintah, lanjutnya juga harus merubah pola komunikasi dan kebijakan yang dilakukannya, agar lebih dapat merangkul umat secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan yang tidak akomodatif dan bertentangan dengan aspirasi umat hendaknya dicabut dan diubah.

“Ini sangat penting agar pemerintah dan umat tidak menghabiskan energi untuk berpolemik dan berkonflik. Energi yang ada hendaknya disalurkan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. [fm]