Djarot Rangkul Bazis DKI Atasi Masalah Tunggakan Penghuni Rusunawa

“Bagi yang tidak mampu benar, kita akan beri kebijakan khusus. Bazis kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pemprov DKI sudah menyatakan ada empat rusun di Jakarta yang bermasalah tentang uang sewa. Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada sekitar 6.514 unit yang dihuni oleh penghuni relokasi menunggak bayar sewa rusun.

Empat rusun yang penghuninya bermasalah dalam pembayaran uang sewa di antaranya, Rusun Marunda dengan nilai tunggakan sebesar Rp 893 juta, Rusun Tipar Cakung Rp 330 juta, Rusun Kapuk Muara Rp 132 juta dan Rusun Penjaringan sebanyak Rp 21 juta.

Dengan demikian, total penghuni di empat rusun itu menunggak uang sewa yang nilainya mencapai Rp 1,3 miliar.

“Pokoknya yang melanggar kita tertibkan. Yang jelas kami hanya lakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman pemprov DKI, Agustino Darmawan di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Jalan Jati Baru, Jakarta,

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memberi kelonggaran kepada penunggak biaya unit Rusun, jika yang bersangkutan benar tidak mampu membayar. Nantinya Pemprov akan memberi subsidi melalui Badan Amil Zakat (Bazis) DKI Jakarta.

“Bagi yang tidak mampu benar, kita akan beri kebijakan khusus. Baziz kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Baziz,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/8).

Sementara, bagi yang sengaja menunggak padahal tergolong mampu, maka mereka wajib membayar. Sebab, biaya tersebut memang dibutuhkan untuk pengelolaan Rusun.

“Bagi mereka yang melanggar ya tetap di harus bayar, mungkin dendanya enggak perlu,” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengusir penghuni rusunawa yang menunggak pembayaran menambah catatan kelam program Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya, mereka yang diusir tersebut merupakan warga relokasi penertiban kawasan kumuh atau warga terprogram. [fm/rmol]

PILIHAN REDAKSI