Soal Rohingya, upaya diplomasi Indonesia dinilai masih kurang greget tekanannya ke Myanmar

Aksi bantuan kemanusiaan untuk Rohingya seperti menanggulangi korban bencana kebakaran sementara penyebab kebakaran itu tidak disasar sehingga bencana terus terjadi

JAKARTA (UMMAT Pos) — Langkah diplomasi konstruktif pemerintah melalui kementrian luar negeri mendapat apresiasi dari masyarakat, namun upaya tersebut dinilai masih kurang dalam menekan aksi pemburuan sewenang-wenang terhadap sejumlah warga Muslim yang kemudian disakiti, dipersusah bahkan ditumpas di tanah kelahiran mereka sendiri.

Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) Din Syamsuddin mengapresiasi bantuan kemanusiaan untuk Rohingya meski sejatinya itu tidak memadamkan sumber utama konflik di Rakhine State, Myanmar.

“Kami mendesak ASEAN, OKI dan PBB agar melakukan langkah cepat, tepat dan efektif agar menghentikan tindak kekerasan untuk menciptakan perdamaian abadi,” kata Din.

Menurut dia, aksi kemanusiaan masyarakat internasional dapat meringankan beban korban kebrutalan militer Myanmar terhadap Rohingya lewat donasi pangan, bantuan obat-obatan, kesehatan, tempat pengungsian dan semacamnya.

Tetapi, lanjut dia, terdapat persoalan mendasar yaitu pada kebijakan pemerintah Myanmar yang cenderung rasialis sehingga Rohingnya mendapatkan diskriminasi, bahkan kekerasan dan persekusi. Maka dari itu, Din mengusulkan perdamaian abadi bagi Rohingya dengan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia.

Din mengibaratkan aksi bantuan kemanusiaan untuk Rohingya seperti menanggulangi korban bencana kebakaran sementara penyebab kebakaran itu tidak disasar sehingga bencana terus terjadi.

Menurut Din, yang lebih dibutuhkan saat ini oleh setiap pihak adalah upaya politik mendesak pemerintah Myanmar agar mengakui Rohingya yang telah menjadi bagian negara itu selama bertahun-tahun lamanya. Lewat pengakuan itu, maka sudah seharusnya Rohingya akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Myanmar.

Kekerasan di Myanmar, kata dia, tidak sesuai dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam dan Buddha yang sejatinya mengajarkan kasih sayang, kerukunan dan perdamaian antarsesama.

Hal senada disampaikan Ketua Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera yang menjadi salah satu perwakilan pengunjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar Jum’at (3/5/2013) lalu.

“Pemerintah sudah ada langkah diplomasi konstruktif tetapi kurang greget tekanannya yang bisa membuat Myanmar segera menghentikan kejahatan-kejahatannya,” kata Kapitra.

Dia mendorong pemerintah Indonesia agar melakukan langkah memulangkan kembali duta besar Myanmar di Jakarta ke negaranya sehingga dapat memberi tekanan.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga untuk menutup kantor Kedubes Myanmar di Jakarta, melakukan embargo terhadap Myanmar dan agar Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Rakhine State di Myanmar.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) didorong banyak pihak dari dalam dan luar negeri untuk memainkan perannya guna ikut mencari jalan keluar krisis Rohingya.

Sejauh ini, Indonesia memilih jalur diplomasi lembut dengan Myanmar untuk solusi jangka panjang etnis Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi permanen atas masalah Muslim Rohingya dengan meminta pemerintah junta Myanmar mengakui keberadaan minoritas tersebut, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.

“Dengan demikian, keberadaan Muslim Rohingya diakui sebagai bagian integral sehingga berhak atas kehidupan dan hak sebagai warga negara Myanmar,” katanya.

Menurut dia, solusi permanen itu hendaknya diperjuangkan melalui peran aktif politik luar negeri Indonesia dalam ASEAN di tingkat regional Asia Tenggara, Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Jika solusi permanen yang ditawarkan gagal atau sulit dicapai, pemerintah Indonesia perlu memberikan suaka politik bagi Muslim Rohingya atas nama perikemanusiaan, demi menyelamatkan kehidupan mereka dari kepunahan,” pungkasnya. [fm]

PILIHAN REDAKSI