Upaya BNP2TKI Tangkal Pengiriman TKI Ilegal ke Arab Saudi

Pengiriman TKI ke Arab Saudi secara resmi telah dihentikan sementara waktu (moratorium) sejak Mei 2015. Akan tetapi, faktanya sekira 2.500 orang setiap bulan tetap menuju Timur Tengah lewat jalur ilegal

JAKARTA (UMMAT Pos) – Fakta tersebut disampaikan Sekretaris Pertama BNP2TKI, Hermono. Ia menambahkan, sebagian besar dari ribuan TKI ilegal itu menjadikan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai tujuan akhir. Pihaknya sudah berupaya mencegah tetapi ternyata hal tersebut diakuinya belum efektif.

“Kita sudah berusaha mencegah tetapi tidak seluruhnya efektif. Arab Saudi juga tidak bisa menghentikan karena nyatanya mereka juga butuh tenaga kerja,” terang Hermono kepada awak media di Auditorium Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Untuk mencegah masuknya ribuan tenaga kerja tersebut, dibutuhkan model perencanaan yang matang dari kedua belah pihak. Hermono menawarkan solusi berupa pengeluaran visa yang hanya boleh dilakukan oleh Arab Saudi lewat satu pintu, yakni antar-pemerintah.

“Selama ini mereka gampang saja memberi visa. Saudi tidak boleh mengeluarkan visa kepada TKI selain yang terdaftar di dalam data kita. Jadi hanya satu pintu untuk visa, hanya ada satu saluran yaitu dari pemerintah ke pemerintah,” tukas mantan pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia itu.

Hermono mengatakan, model tersebut harus disepakati kedua belah pihak, dalam arti Indonesia dan Arab Saudi. Untuk itu, secara khusus ia diundang ke Arab Saudi pada 18 Oktober 2017 untuk mencari model penempatan yang tepat.

“Karena selama ini TKI kita banyak yang berangkat non-prosedural, dalam arti tidak ada persiapan sehingga mereka ada risiko di sana. Contohnya mereka tidak dilindungi asuransi. Mereka sama sekali tidak terdata, tidak terkontrol. Kita baru tahu kalau mereka ada kasus,” tandas Hermono.

Pihaknya saat ini sedang mencari model paling aman untuk bisa disepakati dengan Arab Saudi. Salah satunya adalah sistem perekrutan majikan dari perorangan menjadi lembaga. Apabila ada kasus, maka lembaga penyalur tersebut yang akan dimintai pertanggungjawaban.

“Masalah dari lembaga itu kemudian disalurkan ke orang per orang, itu terserah. Tetapi lembaga bisa kita tuntut sebagai penanggung jawab kalau ada masalah. Termasuk di dalamnya pemenuhan gaji dan hak-hak dia sebagai tenaga kerja,” pungkasnya. (fm/ok)