Biaya Nikah, Cerai, Rujuk dan Pendidikan Akan Dikenakan Pajak dalam RUU Revisi PNBP

JAKARTA (UMMAT Pos) — Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), diperkirakan memberi dampak buruk bukan hanya kepada sektor ekonomi dan tekanan daya beli masyarakat, tapi juga berdampak buruk kepada aspek sosial dan moral.

Pasalnya pada rancangan UU ini pemerintah melakukan pungutan pada sektor layanan publik khusunya pendidikan dan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar bagi warga negara.

Dalam Bab penjelasan pasal 4 ayat 3 rancangan revisi UU tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud administrasi dan kewarganegaraan meliputi pungutan pelayanan pencatatan nikah, cerai, dan rujuk
Kemudian pada aspek pendidikan juga dipungut pendaftaran ujian penyaringan masuk perguruan tinggi, pelatihan dan pengembangan teknologi, pelatihan ketenagakerjaan, serta pelatihan kepemimpinan.

Menanggapi wacana tersebut, peneliti ekonomi Salamudin Daeng menuturkan, masyarakar kita sudah bayar pajak, maka mestinya tidak dikenakan beban lagi karena sudah kewajiban pemerintah memberi layanan.

”Ini jelas Neoliberalisme Sri Mulyani yang makin nggak karuan dan rakyat menengah ke bawah jadi sasaran,” kata ekonom progresif Salamudin Daeng dariAEPI.

Menurut peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK) ini, RUU PNPB itu harus direvisi dan tidak boleh diberlakukan tanpa revisi yang menyeluruh karena rakyat yang ajdi korban, dan bangsa kita sudah dikuras dan dihisap oleh kekuatan asing

Untuk diketahui, selain baiaya nikah, cerai dan rujuk, konsekwensi penerapan pungutan tersebut juga mencakup pada sumbangan pembinaan pendidikan. Uang pendaftaran dalam rangka ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri. Perguruan Tinggi Negeri. [fm]

PILIHAN REDAKSI