Pelaku LGBT dan Kumpul Kebo Bisa Dipidana, Komisi III DPR: Ini RUU KUHP segera selesai

JAKARTA (UMMAT Pos) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera mengesahkan peraturan pemidanaan atas perluasan perzinahan itu ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Pembahasan RUU KUHP sudah hampir rampung. Dan masa sidang nanti atau masih di awal 2018 ini, Insya Allah akan disahkan. Sehingga pelaku LGBT dan kumpul kebo bisa dipidana,” kata anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i, Senin (1/1).

Menurut pria yang akrab disapa Romo Syafi’i ini, pembahasan di tingkat panitia kerja, panitia khusus hingga tim perumus sudah selesai. Tinggal di tim sinkronisasi (timsin) saja yang belum selesai. Sehingga adanya desakan publik agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pasca-Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan gugatan bahwa LGBT bisa dipidana, tidak lagi diperlukan.

“Nggak perlu perppu. Ini RUU KUHP segera selesai untuk diundangkan. Dan tidak ada istilah kekosongan hukum, ucapnya.

Mengutip laman Indopos, lebih lanjut dijelaskan bahwa yang belum selesai di timsin adalah memperbaiki kata-kata yang janggal. Menjaga agar antara pasal satu dengan pasal lain tidak mengatur hal yang sama, dan lain-lainnya.”Tetapi secara substansi bahwa pelaku LGBT harus dipidana sudah final untuk dimasukkan di KUHP yang baru nantinya,” ungkapnya.

Selain itu, kata Romo Syafi’i, yang juga masih menjadi perdebatan di timsin ini adalah perihal sanksi hukuman.”Untuk besarnya hukuman pidana itu juga yang belum selesai. Apakah 3 tahun, 5 tahun atau lainnya masih dibicarakan, termasuk juga pembinaan bagi para pemula LGBT,” jelasnya.

Jika RUU KUHP ini disahkan, maka, katanya, masyarakat bisa melaporkan ke polisi jika ada sepasang atau kelompok/perkumpulan sesama jenis yang tinggal di dalam satu atap yang ditengarai pelaku LGBT.”Bisa langsung dilaporkan. Kalau itu diduga kuat LGBT,” ujarnya.

Lalu untuk pelaku kumpul kebo, di dalam KUHP yang baru akan diatur bahwa pelaku tak lagi harus yang sudah berstatus perkawinan.”Di KUHP yang lama hanya mengatur perzinahan, perselingkuhan atau kumpul kebo hanya bisa dipidana jika salah satunya masih terikat perkawinan. Tapi di revisi KUHP ini, siapapun yang ketahuan berada di dalam satu tempat baik itu masih sama-sama lajang, maka bisa dipidana,” tegasnya.(fm/indopos)

PILIHAN REDAKSI