Komisi III DPR: Tidak perlu perppu, RUU KUHP akan memasukan perihal LGBT

JAKARTA (UMMAT Pos) — Komisi III DPR sedang merampungkan RUU KUHP terkait LGBT dan kumpul kebo. RUU tersebut diperkirakan dapat disahkan pada masa sidang mendatang.

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menyebut undang-undang terkait kaum LGBT dan kumpul kebo memang harus masuk dalam KUHP. Itu agar memperkuat undang-undang yang ada terkait hal tersebut. Menurutnya, desakan agar ada perppu LGBT tak diperlukan.

“Tidak perlu perppu. RUU KUHP akan memasukan perihal LGBT bisa dikriminalisasi,” ujarnya seperti dilansir Indopos, Senin, (1/1/2018).

Ditemui terpisah, pakar hukum pidana, Suparji Ahmad menyatakan, kesan pembiaran terhadap praktik LGBT itu dapat terlihat kali pertama dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, MK dinilai tidak menyatakan praktik LGBT adalah sesuatu yang resmi atau legal. MK hanya membiarkan perilaku tersebut.

“Putusan MK yang menolak uji materi atau judicial review Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga pasal tersebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut Suparji, MK dalam putusannya menolak untuk memberikan perluasan norma atau aturan. Perluasan aturan dalam uji materi sebenarnya beberapa kali dilakukan MK misanya dalam uji materi terkait praperadilan. Namun, dalam putusan tersebut, MK tidak melakukannya. Majelis hakim berpendapat bahwa seseorang itu tidak bisa dipidana jika jika tidak ada norma atau aturan yang mengaturnya.

“Pembiaran ini sebagai suatu perbuatan yang sebetulnya patut kita sayangkan karena sesungguhnya MK bisa saja melakukan perluasan-perluasan norma yang ada dalam KUHP atau undang-undang yang lain,” kata dia. Ditambah lagi, lanjutnya, tidak ada respons sedikitpun dari lembaga pemerintah lain yang berwenang soal tersebarnya buku balita yang berkonten LGBT.

“Ini semakin menyakinkan bila pemerintah memang terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik LGBT,” tukasnya.

Dikonfirmasikan hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly membantahnya. Dia menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil RUU KUHP yang sedang dirampungkan Komisi III DPR terkait LGBT serta kumpul kebo.

Politisi PDIP itu mengatakan, hingga saat ini di tataran lembaga legislatif belum ada pembahasan isu tersebut. “Nanti kita lihatlah soal itu,” pungkasnya kepada wartawan, kemarin. [fm/indopos]

PILIHAN REDAKSI