JAKARTA (UMMAT Pos) — Menyusul penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen oleh pemerintah Arab Saudi yang diberlakukan sejak awal Januari 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengaku sedang menguji dampak kebijakan ini, terutama terkait dengan biaya ibadah Haji 2018.

“Sejak Januari tahun 2018 ini memang pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak bagi semua warganya termasuk warga negara asing, siapa pun itu diberlakukan sama terkait dengan semua barang, makanan, minuman, pelayanan semua bentuk retribusi itu dikenakan lima persen tidak terkecuali umrah dan haji. Karena itu sudah bisa diperkirakan biaya umroh dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan lima persen ini,” kata Lukman di kompleks istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Saat ini, Menag sedang fokus mendalami rincian seluruh komponen biaya haji 2018 agar kenaikan tetap dalam jangkauan jemaah dan tidak jauh melonjak.

“Tentunya nanti kita akan hitung, kami di Kementerian Agama karena fokus pada haji sedang mendalami seluruh komponen biaya haji 2018 yang sebentar lagi saya sampaikan ke Komisi VIII DPR untuk dibahas bersama,” tambah Lukman.

Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.

Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).

“Namun belum ada aturan apa pun. Kita baru mendalami adanya sejumlah regulasi ketentuan baru yang akan kita terapkan dalam rangka pembenahan tata kelola penyelenggara umrah. Salah satunya penetapan harga referensi, harga referensi adalah harga yang ditetapkan sebagai rujukan ukuran bagi seluruh penyelenggaran perjalanan ibadah umrah (PPIU) biro travel untuk menetapkan harga yang sudah ditetapkan SPM,” ungkap Lukman.

Langkah pemerintahan Arab Saudi menerapkan kebijakan baru, penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen merupakan bagian dari reformasi penerimaan negara agar tidak bergantung pada sektor minyak mentah. [elsa]