Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag: Pengaruh pajak Saudi tak signifikan

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi dinilai tidak akan berpengaruh signifikan terhadap jumlah jamaah umrah.

Menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus (Dirbina) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Muhammad Arfi Hatim, pengenaan pajak lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan terlalu memengaruhi minat jamaah umrah.

Namun, Arfi mengingatkan kepada penyelenggara perjalanan umrah untuk tetap rasional dalam menawarkan produk mereka karena tidak semua komponen biaya dikenakan pajak lima persen.

Pada tahun 2017, jumlah jemaah umrah Indonesia mencapai lebih dari 875 ribu jemaah, atau meningkat 25 persen dari tahun lalu, dan diprediksi mencapai hampir satu juta jamaah sepanjang 2018.

Diketahui, mulai awal Januari 2018, Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.

PPN ini dikenakan bagi produk makanan, pakaian, barang elektronik, bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, serta pemesanan hotel.

Terkait dengan kebijakan Arab Saudi itu, Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah mengkaji dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2018, utamanya terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita sekarang sedang mendalami penetapan biaya ibadah haji 2018. Tentu akan ada kenaikan karena semua komponen, akomodasi, konsumsi, transportasi, terkena penambahan 5% itu,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin usai memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (3/1) kemarin.(fm)

 

PILIHAN REDAKSI