Anggaran Belanja Capai Rp. 59,1 Miliar, Kementerian Kesehatan Diminta Lebih Sigap

JAKARTA (UMMAT Pos) — Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kemenkes RI Barlian menyebut anggaran belanja Kementerian Kesehatan 2018 mencapai Rp 59,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional sebesar Rp.33,9 triliun (57,4 persen), yang terdiri dari Anggaran untuk JKN sebesar Rp 25,5 T dan Rp 8,4 T Anggaran Non JKN.

Anggaran ini dialokasikan pula untuk belanja prioritas bidang termasuk Penerima Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU) sebesar Rp 17,2 triliun (29,1 persen) serta belanja gaji termasuk insentif untuk Tenaga Kesehatan (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, dan Nakes lainnya) yang ditugaskan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar, serta biaya operasional sebesar Rp 7,9 triliun (13,4 persen).

Di tengah besarnya anggaran itu, disayangkan 59 balita di Kabupaten Asmat meninggal dunia terkena campak. Kematian balita ini terjadi di enam distrik masuk wilayah Kabupaten Asmat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai mengatakan kejadian ini lebih banyak disebabkan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang menurun akibat rendahnya asupan gizi maupun rendahnya imunisasi campak. Dia mengatakan, sebenarnya pada 2015, imunisasi yang dilakukan di Kabupaten Asmat mencapai 110 persen, tetapi dua tahun terakhir menurun.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Provinsi Papua Aaron Rumainum mengatakan, data terakhir per 13 Januari 2018 diperoleh dari RSUD Agats, kasus campak sudah ada sejak September 2017 yakni 34 pasien rawat jalan dan 15 pasien rawat inap.

Dia mengatakan, wilayah Kabupaten Asmat merupakan dataran rendah pesisir pantai, rawa-rawa dan tergenang air. Sehingga akses menuju ke tiap distrik menggunakan ‘speedboat’ dan juga akses jaringan telekomunikasi seluler di beberapa distrik juga belum bisa.

“Tidak terdapat akses jalan darat yang menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain, kendaraan yang dipakai adalah ‘speedboat’ dan ‘longboat’, kadang-kadang menggunakan kole-kole,” ujar Aaron seperti dilansir laman merdeka.

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan, sebagai leading sector, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dinilai lalai dalam menangani para korban.

“Kementerian Kesehatan yang seharusnya memonitor penanganan medis sejak awal munculnya penyakit dan memimpin saat terjadi Kejadian Luar Biasa, bukan malah berdalih otonomi khusus di Papua sehingga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sendirian,” katanya.

Sebagai Mitra Kerja Menteri Kesehatan, Ribka menganggap Menteri Kesehatan Nila Moeloek gagal menjalankan tugasnya memberikan layanan dasar kesehatan. Dia lantas meminta Presiden Jokowi harus menegur anak buahnya dan menginstruksikan langsung pada Gubernur Papua dan Bupati Asmat untuk melakukan tindakan darurat agar dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.

“Duka saya untuk keluarga korban, semoga tidak berulang dan menjadi pelajaran berharga untuk semua pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah,” ujarnya.

Menurut Ribka, saat ini tidaklah tepat untuk berwacana karena masyarakat menunggu reaksi cepat Pemerintah Pusat dan Daerah. Masalah klasik soal jauhnya jarak pemukiman dengan Puskesmas seharusnya jadi evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah karena sudah terjadi sejak era Orde Baru.[fm/merdeka]

 

 

PILIHAN REDAKSI