Setelah Keluarkan Perppu Ormas, Jokowi Juga Ditantang Terbitkan Perppu LGBT

JAKARTA (UMMAT Pos) — Aktivitas kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan. Salah satu indikatornya adalah penggerebekan pesta seks sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat fakta mengejutkan bahwa di Kabupaten Cianjur terjadi peningkatan penyebaran virus HIV-AIDS hingga mencapai jumlah 1.630 orang yang mengidap. Salah satu penyumbangnya dari para pelaku LGBT terutama Laki suka Laki (LSL).

Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Joko Widodo didorong untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas HAMKA, Maneger Nasution dalam diskusi Daksa Forum di Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

“Sesungguhnya saya sangat berharap kalau cara pandang kita sama dengan Presiden. Sebetulnya kalau Presiden membaca hasil survei dan beberapa penelitian dan pemaparan perilaku ini luar biasa dahsyatnya, Presiden bisa mengambil inisiatif dengan menerbitkan Perppu,” jelasnya dalam diskusi bertema ‘Polemik LGBT: Dilarang, Dibatasi, atau Dibebaskan?’ itu.

Maneger mengatakan, jika Presiden begitu cepat mengeluarkan Perppu terkait kelompok yang dinilai mengancam eksistensi Pancasila, hal itu juga harus dilakukan menyikapi maraknya LGBT ini. Karena menurutnya, persoalan LGBT ini menyangkut masa depan peradaban bangsa.

“Itu kalau Presidennya berani. Kalau tidak maka harapan terakhir hanya ada di DPR,” ujarnya. Karena itulah ia juga berharap revisi UU KUHP segera rampung dilakukan DPR yang nantinya dapat memperluas pasal-pasal untuk penanganan kasus LGBT ini.

Manager mengungkapkan peran masyarakat sipil sangat penting untuk mendorong terbitnya perundangan yang melarang praktik prilaku menyimpang LGBT.

Ia juga melihat gerakan pro LGBT merupakan gerakan internasional dan memiliki dana dan lobby yang kuat. Masyarakat harus terus memantau partai-partai di parlemen yang sekarang sudah berjanji akan menolak ketentuan yang membolehkan prilaku LGBT.

“Kalau sampai mereka berubah dan mendukung LGBT maka publik harus mencatat dan memberi hukuman pada pemilu mendatang,” tegasnya.[fm]

 

PILIHAN REDAKSI