Upaya menyeret Polri ke tengah pusaran pertarungan politik dinilai sangat tak elok

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pengamat kepolisian dari Institut for security and strategic studies (ISeSS) Bambang Rukminto, rencana penunjukan jajaran Polri sebagai pejabat Plt. Gubernur sangat menghentak nalar publik. Ia menyalin UU Polri No 2/2002 di dalam Pasal 28 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pada Pasal 28 Ayat 3 UU Polri No 2/2002 menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. UU 2/2002 tersebut, jelas Bambang, tentunya sampai sekarang belum ada perubahan. Pilkada ini tentunya adalah arena pertarungan politik dalam ranah demokrasi.

“Apakah sebegitu ‘menganggurnyakah’ perwira tinggi Polri sehingga diminta menjadi plt gubernur?” ujar Bambang, Kamis (25/1).

Menyeret Polri di tengah pusaran pertarungan politik, sambung Bambang, sungguh tak elok, juga bagi Polri sendiri.

Seolah, tidak ada aparat birokrasi lain di luar Polri untuk dijadikan plt gubernur.

Ia menyarankan Presiden Jokowi harus lebih bijak untuk memutuskan sebuah usulan yang jelas-jelas hanya akan menambah beban polemik yang tidak bermanfaat apapun. Di sisi lain, sebagai pemegang amanah negara sesuai UU 2/2002 Polri akan terjebak pada pragmatisme politik yang bergulir lima tahunan. Sebagai aparat negara, seharusnya Polri yang profesional harus netral dari tarik ulur politik rezim.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan alasan penunjukan dua perwira tinggi sebagai penjabat gubernur karena tingkat kerawanan daerah tersebut tidak masuk dalam logika. Sebab, menurutnya, keamanan adalah tanggung jawab kepolisian.

Masalah keamanan bukan urusan penjabat gubernur. “Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan plt gubernur. Plt gubernur adalah menjalankan pemerintahan. Saya kira ini mendagri harus dikritik dan harus segera merevisi itu,” kata Fadli.

Politisi Gerindra itu justru menilai, bahwa penunjukan keduanya memunculkan keraguan penyelengaraan Pilkada di dua daerah yang akan menggelar Pilkada tersebut. Sebab, dua daerah tersebut terdapat calon kepala daerah yang berasal dari TNI dan Polri yang bisa memunculkan potensi konflik kepentingan di dalamnya.[fm]

PILIHAN REDAKSI