Politik makin transparan, wajar bila masyarakat curiga penjabat kepala daerah diisi polisi

SETELAH memicu pro dan Kontra dari sejumlah pengamat baik dari kalangan akademisi maupun politisi, akhirnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali berkomentar bahwa sebenarnya belum ada kepastian terkait siapa saja yang akan diangkat menjadi pejabat sementara gubernur di daerah pada Pilkada 2018.

Tjahjo mengatakan bahwa nama-nama calon penjabat gubernur semestinya melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu, mulai dari usulan resmi Kepala Polri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara untuk disetujui.

“Dari Kapolri, lisan sudah (disampaikan). Sementara dari Menko Polhukam belum keluar,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (29/1/2018).

Namun, belakangan, persoalan tersebut sudah menyebabkan kegaduhan.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi di Tanah Air.

“Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (25/1).

Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Tjahjo sendiri tak mempermasalahkan jika banyak kalangan mempertanyakan kebijakannya. Dia mengaku punya pertimbangan sendiri memilih anggota TNI dan Polri dibandingkan Aparatur Sipil Negara lain seperti Sekretaris Daerah untuk menjadi pelaksana tugas gubernur. “Kalau sekda, nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya,” ujarnya pada Kamis, 25 Januari 2018.

Salah satu kritik paling mengemuka atas usulan jenderal polisi menjadi Penjabat (Pj) gubernur adalah masalah netralitas. Polisi yang menjadi gubernur sementara dicurigai bakal tak netral, karena adanya kandidat dari unsur Polri seperti di Jawa Barat.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan sebaiknya pemerintah membatalkan rencana penetapan anggota Polri menjadi penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan sampai menunggu pelantikan hasil pilkada.

“Kalau aturan tidak jelas janganlah. masyarakat nanti gelisah,” kata Fahri hamzah usai menghadiri Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam, Kepulauan Riau, Senin.

Menurut dia, pemerintah memiliki banyak pejabat eselon 1 untuk diangkat penjadi Penjabat Gubernur, sehingga tidak perlu mencari pengisi jabatan dari Polri.

“Masak kurang orang, gampang cari 17 orang. Sekda banyak, eselon 1 banyak. Di sini (di acara Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan) banyak sekda ada berapa puluh, angkat saja orang ini , ngapain polisi, nanti orang jadi curiga,” kata Fahri.

Kebijakan untuk mengambil penjabat dari lingkungan Polri hanya akan membuat resah dan khawatir.

Menurut dia, wajar bila masyarakat resah dan khawatir bila penjabat kepala daerah diisi polisi.

“Yang ditakuti netralitas kelompok bersenjata. Polri dan TNI itu kelompok bersenjata, aparatur bersenjata, itu lain wibawanya,” kata dia.

Ia juga menilai, masyarakat wajar bila curiga dengan kebijakan menjelang Pilkada, apalagi Presiden Joko Widodo baru menyelesaikan konsolidasi.

“Orang tahu, politik makin transparan terbuka. kalau curiga dasarnya ada. Begitu tidak bisa jelaskan secara baik pasti orang curiga,” kata dia.

Rencana menjadikan dua pejabat Polri sebagai Plt Gubernur juga dinilai sebagai ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menjadi preseden bagi munculnya Dwifungsi Polri. Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam Press release-nya kepada redaksi Ummat Pos.

Neta S Pane mengatakan bahwa pihaknya berharap agar penguasa mampu menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan bukannya berusaha menarik narik Polri ke wilayah politik praktis.

“Apalagi hendak menciptakan Dwifungsi Polri. Sebab upaya itu akan merusak citra Polri, membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI dimana Dwifungsi ABRI sudah diberangus kok malah muncul Dwifungsi Polri,” katanya.

IPW juga berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada. Seharusnya plt gubernur tetap diserahkan kepada pjbt di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2 thn 2002 tentang kepolisian.

Sebagaimana diketahui, terkait Pilkada serentak 2018 ini, ada 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut. Kekosongan tersebutlah yang diisukan bakal diisi oleh dua pejabat tinggi Polri.

Namun, di Jawa Barat, seorang perwira Polri, Irjen Pol Anton Charliyan juga turut mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Hal ini mengundang kekhawatirkan bakal menimbulkan ketidaknetralalan dalam penyelenggaraan Pilkada. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin pun membantah keras hal tersebut.

“Polri harus netral, tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral,” ucap Syafrudin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (26/1). (Faisal/UP)

PILIHAN REDAKSI