Menyusul kasus gizi buruk dan wabah campak di Papua, DPR minta BPK audit dana otonomi khusus

JAKARTA (UMMAT Pos) – Menyusul merebaknya kasus gizi buruk dan wabah campak yang menimpa masyarakat Asmat di Papua, DPR meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana otonomi khusus (otsus). Permintaan audit itu guna memastikan dana tersebut terdistribusi dengan benar.

“Seluruh dana dari APBN yang berasal dari negara itu tentu seluruhnya wajib diaudit oleh BPK,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.

Mengutip inews, Audit BPK menurut Hermanto sangat penting untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa aliran dana otsus sudah sesuai prosedur atau belum.

“Harus diberikan laporan kepada DPR dan masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan itu sesuai prosedur dan tata administrasi serta tata pengelolaan berdasarkan kaidah-kaidah administrasi negara,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan hal senada. Menurut dia, audit BPK merupakan langkah tepat di tengah banyaknya pertanyaan apakah dana otsus yang bernilai triliunan sudah tepat sasaran atau tidak.

“Saya kira bagus bila ada audit yang ketat dari BPK tentang penggunaan dana otsus ini kemana aja, kan besar jumlahnya triliunan. Pemerintah daerah harus membuat skala prioritas dana otsus ini digunakan untuk apa saja,” ujarnya.

Menurut Jazuli, jangan sampai dana otsus yang bocor dan digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat Papua. “Karena itu kepala daerah yang ada di Papua khususnya, ini harus menyalurkan uang-uang dana otsus ini untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dana otsus untuk Papua dan Papua Barat tahun ini mencapai Rp8 triliun. Rinciannya Rp5,1 triliun untuk Papua dan Rp2,9 triliun untuk Papua Barat. Namun, berbagai kalangan mempertanyakan alokasi dana itu karena Papua dan Papua Barat belum beranjak dari ketertinggalan. Belum lagi muncul wabah campak dan kasus gizi buruk yang menewaskan sekitar 70 bocah di kawasan ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menegaskan bahwa dana otsus itu belum terdistribusi dengan baik. Dana itu seharusnya digunakan untuk pembangunan yang menunjang kesejahteraan rakyat setempat.

Selain Papua, dua daerah yang menerima dana otsus yakni Aceh dan Yogyakarta.

Sebelumnya Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah pula menyampaikan, dana otsus sebaiknya dievaluasi. Evaluasi itu penting untuk memastikan dana tersebut tersalurkan dengan benar dan baik kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ketimpangan.(fm/in)

PILIHAN REDAKSI