Keluhkan Aturan UNHCR, Istri Warga Rohingya di Makassar Sambangi DPRD

MAKASSAR (UMMAT Pos) – Sejumlah istri pengungsi Rohingya yang berada di Makassar mengadukan perlakuan lembaga internasional yang mengurusi masalah pengungsi, UNHCR dan IOM ke DPRD Kota Makassar, Selasa, (20/2/2018).

Didampingi Sekretaris Forum Peduli Rohingya Makassar, Irfan Abu Faiz, kedatangan belasan istri warga Rohingya tersebut diterima Wakil Ketua Komisi B, Iqbal Djalil di ruang kerjanya di Jalan A.P. Pettarani, Makasar.

Pengaduan mereka terkait diberlakukannya peraturan baru bagi seluruh pengungsi yang ada di Kota Makassar, termasuk pengungsi asal Rohingya yang dinilai sangat membatasi ruang gerak serta pertemuan dengan suami mereka.

Di antara aturan yang dikeluhkan, yakni ketatnya pembatasan izin  keluar dari wisma pengungsi, seperti izin melaksanakan shalat berjamaah di masjid yang harus dengan seizin petugas. Bila melanggar, maka hukumannya bisa ditahan di Rumah Tahanan Detensi Imigrasi (Rudenim) Bollangi, Kabupaten Gowa.

Menurut mereka, peraturan tersebut tidak berlaku di seluruh Indonesia, tetapi hanya bagi pengungsi di Makassar, dan sebelumnya aturan yang diberlakukan tidak seketat itu.

Para istri pengungsi Rohingya ini umumnya adalah warga Sulawesi Selatan. Meski mereka sudah menjadi istri yang sah, tetapi aturan PBB melarang mereka untuk hidup dalam satu rumah. Sebelum pukul 22.00, suami mereka harus kembali ke wisma penampungan. Jika pun ingin menginap di kediaman istri, mereka mesti memperoleh izin dengan alasan yang dapat diterima.

Menanggapi aturan ekstra ketat tersebut, Ustad Ije—sapaan Iqbal Djalil—berjanji akan melayangkan surat ke pihak UNHCR dan IOM.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, peraturan yang diterapkan terkesan tidak manusiawi.

“Dan, kami menganggap UNHCR dan IOM melanggar kesepakatan yang dibuat sewaktu hearing di DPRD Sulsel beberapa waktu yang lalu, yang salah satu komitmennya, mengkomunikasikan dengan kami dari Forum Peduli Rohingya apabila ada sesuatu, baik peneraan aturan atau pun tindakan pelanggaran yang dilakukan pengungsi dari kalangan warga Rohingya,” terangnya.

Ustad Ije juga berencana memanggil perwakilan UNHCR, IOM, dan pihak Keimigrasian untuk kembali membahas sejumlah persoalan terkait lainnya.(fm/forpemi)

PILIHAN REDAKSI