Cadar dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Zulkifli Tri Darmawan*

KEPUTUSAN pelarangan menggunakan cadar atau niqob di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga menjadi sorotan akhir-akhir ini. Berbagai cemoohan terhadap rektor UIN SUKA, Yudian Wahyudi menghiasi halaman di berbagai media sosial yang ada. Beberapa warganet ada yang mengungkapkan kekecewaannya tersebut dengan bahasa halus hingga kasar.

Seperti diketahui, sebelumnya Rektorat Kampus UIN SUKA Yogyakarta akan memecat mahasiswi yang tidak mau melepas cadar mereka saat beraktivitas di kampus. Pihak kampus telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Hal itu dilakukan sesuai surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018. Menurut Yudian, mahasiswi yang bercadar sarat akan makna radikalisme beragama. Dia juga mengungkapkan bahwa rata-rata yang menggunakan cadar adalah mereka yang disesatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab atas nama agama.

Akademisi yang Gagal Paham?
Mengeluarkan sebuah aturan di dalam negara kita tidak serta merta hanya didasari pada pengamatan secara visual semata melainkan perlu dibuktikan dengan banyak data yang sifatnya final. Seseorang yang menuduh orang lain sebagai penganut paham radikal tanpa adanya bukti bisa dijerat dengan Pasal 310 KUH Pidana yang berbunyi, ”Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”

Sebuah penelitian dari aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) tahun 2006 yang dimuat dalam Koran Kompas 4 Maret 2008 halaman 2. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 4,5% mahasiswa tetap sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dilanjutkan 80% mahasiswa berikutnya lebih menyetujui syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, dan 15,5 % sisanya memilih sosialisme sebagai acuan hidup. Responden penelitian diambil dari 11 kampus besar di Indonesia, UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Unibraw, Unpad, Unhas, Unand, Unsri, dan Unsyiah. Pandangan rektor UIN SUKA tentang cadar yang identik dengan radikalisme tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan rektor tersebut melarang cadar bagi mahasiswinya. Jika alasannya tidak kuat maka tentu ini hanya menimbulkan kesan bahwa kampus yang identik dengan Islam phobia terhadap Islam itu sendiri.

Menurut Yudian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah universitas negeri yang harus berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam nusantara, Islam yang juga mengakui konsensus bersama yaitu yang mengakui Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika demikian, maka pertanyaannya sekarang, apakah dalam UUD kita tidak mengatur tentang kebebasan beragama itu. Apakah mereka lupa dengan pasal 29 ayat 2 yang secara jelas, maknanya pun tidak terjadi khilaf dan multitafsir, bahwa semua warga negara berhak menjalankan aturan-aturan agamanya yang dimana agama tersebut resmi di negara ini.

Cadar, Syariah yang Agung
Pendapat madzhab Syafi’I yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia mengatakan bahwa aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu’tamad madzhab Syafi’i. Asy Syarwani berkata: “Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu’tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha.” (Hasyiah Asy Syarwani ‘Ala Tuhfatul Muhtaaj, 2/112).

Di dalam al-Qur’an Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka. (An Nur/24: 31). Allah Ta’ala memerintahkan kaum mukminat untuk memelihara kemaluan mereka, hal itu juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan, karena sarana memiliki hukum tujuan (Risalah Al-Hijab, hal 7, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, Darul Qasim). Namun ada juga sebagian ulama yang tidak mewajibkan cadar yang pada intinya, menutup adalah sebuah keharusan bagi seorang muslimah.

Jika cadar dilarang karena adanya rasa takut munculnya benih0benih radikal, maka perlu alasan dan bukti yang jelas lagi kuat. Tidak serta merta hanya karena baru melihat satu dua buah kasus langsung menyimpulkan bahwa cadar berbahaya. Negara kita ini berdasarkan ketuhanan jadi seseorang yang dalam kehidupannya mengikuti arahan tuhan tidak bisa kita zalimi apalagi mengeluarkannya dengan dalih untuk membinanya agar tidak tersesat. Janganlah terlalu jauh melarang cadar jika masih banyak wanita diluar sana yang mengumbar auratnya, padahal justru itu lebih berbahaya karena akan memantik kasus pemerkosaan di negeri yang katanya mengharamkan tindak penzaliman terhadap warga negara. Wallahu A’lam.

*) Penulis, alumni Fisika Murni 2013 Universitas Negeri Makassar, saat ini aktif sebagai pengurus Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI)