Dosen Unsyiah: Tanah Aceh di dekat Masjidil Haram sudah terinvestasi dengan baik

BANDA ACEH (UMMAT Pos) — Isu Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi, terus menjadi bola panas dalam tiga hari terakhir.

Persoalan ini terus menggelinding dan telah memantik banyak kecaman dari sejumlah kalangan di Aceh yang disuarakan oleh sejumlah tokoh, LSM, anggota dewan, dan pihak-pihak berkompeten lainnya.

Rencana BPKHI untuk mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi dinilai sudah tidak memungkinkan lagi ,sebab saat ini, tanah itu sudah terkelola dengan baik.

Hal itu disampaikan dosen hukum adat dan Islam Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr M Adli Abdullah SH MCL dalam talkshow seperti dikutip Serambinews.com, Senin (12/3/2018).

“Saya yakin, usaha dari BPKH akan gagal, karena nadhir Baitul Asyi tidak akan menyetujuinya karena bertentangan dengan ikrar wakaf. Apalagi hukum wakaf di Saudi sangat ketat mengikut syara’. Berbeda jauh dengan sistem hukum di Indonesia yang begitu mudah terjadi perubahan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tanah wakaf Baitul Asyi yang diincar Pemerintah RI ini bukanlah tanah kosong, tetapi di tempat tersebut telah berdiri hotel mewah Hotel Elaf Mashaer dan Hotel Ramada, hasil kerja sama investor Saudi dengan nazir wakaf Baitul Asyi. Hasilnya pun telah dinikmati oleh jamaah haji Aceh, sesuai dengan pesan ikrar wakaf asal dan tiap tahun jamaah haji Aceh memperoleh 1.200-1.400 rial.

Berbicara dalam talkshow dengan tema “Terhadap Aceh, Indonesia Janganlah Terlalu Tamak”, Adli mengatakan mengatakan bahwa BPKH RI sebenarnya hanya ingin menginvestasikan dana haji, oke, tapi salah lokasi. Karena ada informasi yang salah diterima oleh BPKH, sebab mereka tidak mengetahui jika tanah Aceh di dekat Masjidil Haram sudah terinvestasi dengan baik.

“Kalau tanah itu (Baitul Asyi) yang menjadi targetnya sudah tidak mungkin lagi, karena tanah itu sudah dikelola dengan baik dan hasilnya sudah didapatkan oleh penerima manfaat (jamaah haji Aceh), sesuai dengan pesan pewakaf,” ujar M Adli Abdullah.

Menurut Adli, sebagai lembaga baru pengelola dana haji, BPKH sah-sah saja mencari peluang investasi dengan dana haji. Tapi, untuk saat ini tidak dengan mengelola tanah wakaf Aceh, karena tanah wakaf itu sudah terkelola dengan baik.

“Mungkin mereka bisa beli tanah lain aja di Arab Saudi untuk investasi,” pungkasnya.(fm)