Komitmen Anies-Sandi berikan kemudahan kepemilikan rumah bagi warga DKI

JAKARTA (UMMAT Pos) – Sejak digulirkannya program Rumah dengan Uang Muka (down payment) Nol Rupiah persen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berupaya memberikan kemudahan bagi warganya dalam hal kepemilikan rumah.

“Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Kerja Pembiayaan yang memiliki tugas awal untuk menerima daftar antrean pemohon hunian vertikal dengan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah,” kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Gedung Pemprov DKI Jakarta. Rabu, (14/3/2018).

Proses perjanjian dan jual beli baru bisa dilakukan apabila rumah sudah terbangun, menunggu pengembang menyelesaikan masa pembangunan, ujarnya lagi.

“Adapun informasi yang berkaitan dengan kepemilikan rumah, antara lain bila melihat jumlah properti yang ada dibandingkan dengan jumlah keluarga, DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian,” ujar Sandiaga seperti dilansir Antaranews.

Saat ini hanya tercatat 51 persen atau setengah penduduk DKI yang memiliki properti sendiri.

Sedangkan 40 persen nya merupakan penduduk yang tidak memiliki rumah atau masyarakat tidak mampu, ujarnya.

“Kepemilikan rumah penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Pasar hunian yang tidak terjangkau bagi mayoritas kelas menengah ke bawah membuat mereka mencari hunian di pinggiran Jakarta, sehingga menempuh waktu yang lebih lama dalam perjalanan,” ujar Sandiaga.

Pada sisi lain, pasar hunian yang semakin mahal hanya dapat dijangkau orang berpenghasilan tinggi atau para investor properti yang mendapatkan keuntungan dari semakin naik harga tanah dan bangunan di Jakarta, ujarnya lagi.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin pasar properti berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah yang merupakan mayoritas warga Jakarta,” ujar Wagub Sandiaga itu pula.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 552/KPTS/M/2016 bahwa luasan untuk setiap hunian rumah sejahtera susun paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enak meter persegi). Ini menjadi Dasar penentuan harga jual dalam program rumah DP (down payment) Nol rupiah.

Pada wilayah Jakarta Timur, harga jual per meter persegi paling banyak senilai Rp8.800.000 dengan harga jual per unit sebesar Rp. 184.800.000 untuk tipe 21, dan Rp316.800.000 untuk tipe 36. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk merumuskan sistem cicilan ini.

Adapun persyaratan bagi pemohon, di antaranya yakni warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta, fotokopi e-KTP DKI Jakarta, dikeluarkan tahun 2013 atau sebelumnya, fotokopi Kartu Keluarga (KK), berusia minimal 21 tahun dan diprioritaskan sudah berkeluarga, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

Selanjutnya penghasilan dalam satu keluarga tidak melebihi batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Rp7 juta. Memiliki bukti masa kerja atau usaha minimal satu tahun, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Program hunian DP Nol Rupiah merupakan program pemberian bantuan pembiayaan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, penyaluran dalam bentuk penunjang uang muka yang nantinya dikembalikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah atau pemerintah bersama dengan kredit pemilikan rumah (melalui mekanisme lembaga keuangan bank/nonbank),” ujar Sandiaga.

Tujuannya memberi dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan rumah yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan aset keluarga di DKI Jakarta, ujarnya pula.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan ground breaking Program Rumah DP Nol Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2018. Antusiasme warga terhadap program tersebut pun terus meningkat, hingga saat ini sebanyak 6.000 warga telah memberikan berkasnya di Information Center Klapa Village.[fm/antara]

PILIHAN REDAKSI