Senator Aceh Antarkan Langsung Surat Protes Terkait Tanah Wakaf di Makkah ke BPKH

BANDA ACEH (UMMAT Pos) – Pasca bergulirnya wacana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih pengelolaan tanah wakaf masyarakat Aceh di Makkah, Arab Saudi, anggota DPD RI, Ghazali Abbas Adan meresponnya dengan mengirimkan surat protes ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI.

Dalam keterangannya, senator Aceh ini mengingatkan pemerintah bahwa tanah wakaf tersebut merupakan hak pewaris dari masyarakat Aceh.

“Saya tegaskan BPKH tidak boleh memutuskan secara sepihak dengan rencananya itu, tetapi harus dengan persetujuan Pemerintah dan rakyat Aceh. Karena tanah wakaf di Mekkah itu hak warisan lex specialis masyarakat Aceh,” katanya di Blangpidie, Senin, (12/3/2018).

Berdasarkan pengakuan Senator Aceh itu, besok (Selasa) dirinya akan mengantarkan langsung surat teguran tersebut kepada BPKH RI di Jakarta yang tembusannya kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, serta kepada pimpinan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Saya berusaha tampil cerdas dan santun, serta langsung ke lembaga terkait (BPKH). Jadi, kita tidak hanya teriak dengan ungkapan emosional di luar arena sana,” katanya.

Beberapa hari terakhir masyarakat Aceh, baik yang berdomisili di “Serambi Mekkah” maupun di perantauan ramai mengeluarkan pendapat terkait dengan rencana BPKH menginvestasikan dana haji pada tanah wakaf di Arab Saudi. kebanyakan sangat tidak setuju dan mengutuk rencana peralihan tanah wakaf warisan dimasa kerajaan Aceh tersebut oleh BPKH-RI.

Tanah yang diwakafkan kepada rakyat Aceh merupakan pemberian dari Habib Abdurahman Al-Habsyi yang lebih dikenal dengan nama Habib Bugak Asyi .

Dengan fakta tersebut senantor asal Aceh itu memastikan sebutannya bahwa tanah wakaf itu adalah hak warisan khusus bagi rakyat Aceh yang berlokasi di Mekkah, Saudi Arabia.

“Kaitan dengan rencana BPKH tersebut, ketika saya menghormati tensi dan dinamika berbagai pendapat serta sikap masyarakat Aceh yang lain, dalam waktu bersamaan saya bersangka baik dengan rencana BPKH itu,” ujar Ghazali.

“Dalam persangkaan baik itupula saya tegaskan BPKH tidak boleh memutuskan secara sepihak rencananya itu, akan tetapi harus bermusyawarah dengan Pemerintah dan rakyat Aceh, karena sesungguhnya tanah wakaf itu adalah hak warisan lex specialis rakyat Aceh,” pungkasnya.[supriadi/antara]

PILIHAN REDAKSI