Calon pemimpin yang baik dipilih adalah mereka yang tumbuh dan besar bersama rakyat

MAHALNYA biaya politik sering kali disebut-sebut sebagai biang keladi korupsi yang dilakukan para calon kepala daerah.

Mahar politik, dana saksi, hingga politik uang saat kampanye, kabarnya merupakan deretan ongkos besar yang harus disediakan oleh para petarung pilkada.

Gara-gara mahalnya biaya politik ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan menyebut operasi tangkap tangan calon kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak tinggal menunggu waktu saja.

Dirinya menyarankan pemerintah harusnya menanggung biaya tersebut. Atau partai politik yang juga ikut menanggung, bukan calon kepala daerah tersebut.

“Apakah ada UU yang mengatur itu diperbolehkan atau ditanggung negara, nah sekarang enggak ada, tinggal tunggu waktu aja siapa yang kena OTT,” ujarnya di IPDN Jatinangor, Jawa Barat pada Kamis, (8/3/2018) seperti dilansir Merdeka.com.

Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengatakan biaya untuk membayar saksi di daerah lumbung suara besar bisa mencapai miliaran rupiah.

Dilansir media Antaranews mencontohkan untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah saja masing-masing dibutuhkan sekitar Rp180 miliar hanya untuk membayar saksi. Padahal penggunaan saksi hanya diperlukan untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS berjalan adil.

Ada calon kepala daerah yang ngotot menyiapkan puluhan, bahkan ratusan ribu saksi, karena takut dicurangi. Ada pula calon kepala daerah yang bersikeras menyogok pemegang hak suara karena takut pesaingnya melakukan hal serupa.

Sementara untuk memperoleh dananya mereka harus putar otak. Tak sedikit yang akhirnya mengambil jalan pintas melawan hukum, dengan korupsi.

Zulkifli mengusulkan supaya diatur ketentuan yang membolehkan para kandidat atau partai politik mencari uang secara sah guna membiayai ongkos pilkada, yang katanya sangat mahal itu.

Namun, sejatinya fenomena politik uang, mahalnya biaya politik, bagi orang awam, bagi kalangan millenial, sungguh memuakkan. Karena dijejali berita-berita politik uang, kalangan muda boleh jadi memandang dunia politik, pemilu, lebih tampak layaknya dunia para mafia.

Mereka yang ingin menang harus punya uang, tak peduli dari mana uang itu, apakah dengan uang pribadi, merampok rakyat, atau tipu sana-sini.

Tidak berlebihan nampaknya jika disimpulkan bahwa politik biaya tinggi sesungguhnya hanya untuk para calon kepala daerah “kelas teri”.

Istilah “kelas teri” adalah ungkapan untuk golongan rendah. Dalam konteks calon kepala daerah, `kelas teri” dapat diartikan mereka yang tidak dikenal rakyat, mereka yang harus memenangi hati rakyat dengan uang banyak, mereka calon pemimpin “kacangan”.

Menjadi pemimpin adalah hak semua warga negara. Tapi seharusnya mereka yang ingin menjadi pemimpin harus tahu diri.

Merangkak lah dari bawah, dari tataran akar rumput, memperkenalkan diri kepada rakyat. Mereka calon pemimpin tidak etis jika ujug-ujug tampil di baliho besar mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, sementara rakyat dibuat “melongo” atas sosoknya.

Dari mana logikanya rakyat menyerahkan nasib kepada orang “asing” yang kiprahnya tidak dikenal.

Ada pemikiran, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang lahir dari “rahim” rakyat. Lahir dari “rahim” rakyat adalah mereka yang tumbuh dan besar bersama rakyat, merasakan setiap tetesan keringat rakyat.

Mereka tahu betul problematika rakyat karena sehari-harinya berkecimpung bersama rakyat. Pemimpin seperti ini tentu saja dikenal baik oleh rakyat.

Jika sudah dikenal rakyat, politik biaya mahal hanya omong kosong belaka. Sebab rakyat pasti memilihnya tanpa perlu dianggap murahan karena hanya dibayar Rp100 ribu – Rp200 ribu.

Rakyat akan beramai-ramai sukarela menjadi saksi bagi mereka di setiap TPS, tanpa perlu diongkosi uang makan atau nasi bungkus.

Pemimpin seperti ini adalah yang menjadi kerinduan kita semua dan akan menjawab betapa mahalnya biaya politik hanya lah omong kosong belaka.

Redaksi