Fintech syariah butuh landasan fatwa dan panduan Ulama

JAKARTA (UMMAT Pos) — Kebutuhan akan fatwa sebagai panduan bagi fintech syariah dinilai mendesak. Selama fatwa belum keluar, panduan fintech syariah masih belum jelas. Keberadaan sandbox oleh regulator belum cukup dan tetap harus ada panduan fatwa.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua STEI Tazkia selaku inisiator Pusat Kajian Fintech Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Murniati Mukhlisin.

“Produk konvensional mudah dijual dan mudah diakad-syariahkan, tapi itu harus dipandu fatwa,” ungkap Murniati di sela-sela penganugerahan Tokoh Perubahan Republika 2017 di Jakarta, Selasa (10/4).

Ia menjelaskan, bersama DSN MUI pihaknya tengah mengawal fatwa fintech syariah sejak Februari lalu dan menargetkan fawa tersebut bisa diluncurkan pada Maret. Melihat kondisi saat ini, Murniati menduga kemungkinan fatwa fintech syariah akan DSN munculkan pada April ini.

“Saya sempat mengusulkan adanya alur-alur panduan bagi fintech dalam fatwa itu sehingga audit syariah internal fintech pun jalan sejak awal. Karena ada beberapa hal yang sensitif. Apalagi fatwa harus tetap merujuk pada fatwa sebelumnya,” ujar Murniati.

Fintech syariah adalah kombinasi inovasi di bidang financial (keuangan) dan technology (teknologi) dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada nilai-nilai hukum islam (syariah). Fintech ini terhitung masih baru khususnya di indonesia, namun perkembangannya sungguh sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Islam yang memiliki sumber hukum syariah tentunya diharuskan mengatur aktivitas fintech itu, maka kemudian hadirlah konsep ‘fintech syariah’.

Perkembangan dunia teknologi yang dimulai sejak lama memang telah merubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Kemunculan fintech sendiri dimulai semenjak ditemukannya blockchain dan cryptocurrency. Teknologi tersebut memungkinkan untuk melakukan transaksi digital, pembuatan mata uang digital serta penyimpanan yang sangat aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Kini kedua teknologi tersebut membentuk fintech yang mana kini sudah banyak digunakan baik di dunia perbankan, atau lainnya.

Di Indonesia fintech syariah asing tidak boleh beroperasi kalau tidak mendapat izin otoritas. Ketegasan BI dan OJK sudah berjalan. Ada fintech kecil yang mengumpulkan dana masyarakat, OJK akan kesulitan menangani itu. Karena itu, Murniati menyarankan agar OJK merelaksasi aturan dengan membuat pelevelan fintech seperti di perbankan. [fm/rep/syx]