Amnesty Internasional: Kasus Novel Baswedan Bisa Jadi Barometer Publik Dalam Pilpres 2019

JAKARTA (UMMAT Pos) – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mempersoalkan sikap pimpinan dan komisiomer Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan masalah kasus penyerangan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Menurut Hamid, tidak tampak kesungguhan Pimpinanan dan Komisioner KPK menyelesaikan kasus penyerangan penyidik lembaga anti rasuah tersebut.

“Saya juga tidak melihat adanya kesungguhan dari Pimpinan KPK dan para komisioner di dalam memperjuangkan kasus Novel Baswedan,” sindir Usman.

Usman Hamid juga mengatakan kasus Novel Baswedan yang belum terungkap dapat menjadi kerikil dalam sepatu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu presiden.

“Ya, jelas ini akan menjadi kerikil di sepatu Joko Widodo ketika melangkah di pencalonan presiden 2019,” tambahnya, Kamis (12/4/2018), dilansir dari Tempo.co.

Usman mengatakan, Jokowi bisa terpilih kembali bukan karena prestasinya, melainkan karena orang merasa tidak mempunyai harapan dari kandidat lain. Usman menduga para pendukung dan penentang Jokowi akan menjadikan kasus Novel sebagai barometer dalam menentukan pilihan.

Hal itu dikarenakan, melihat dari petisi berjudul “Pak Jokowi, Bentuk Tim Independen untuk Ungkap Kasus Novel“. Petisi dalam situs Change.org tersebut sudah ditandatangani lebih dari 107 ribu orang.

Petisi itu mendesak Jokowi segera mengambil sikap tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum dan melindungi semua personel dalam upaya membongkar dan memberantas korupsi.

Ini bukan pertama kali Novel diserang. Sebelumnya, ia pernah ditabrak mobil ketika naik sepeda motor dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator surat izin mengemudi.

Menurut keluarga dan kerabatnya, serangan ini adalah kelanjutan upaya menekan Novel agar menghentikan langkahnya membongkar kasus-kasus korupsi besar.

Usman menuturkan kasus Novel adalah problem nomor satu di dalam dunia pemberantasan korupsi. Namun polisi belum dapat mengungkap dan tim gabungan pencari fakta juga tidak kunjung dibentuk.[fm]

PILIHAN REDAKSI