Duo Fadli-Fahri Gulirkan Usulan Pembentukan Pansus Hak Angket Tenaga Kerja Asing

JAKARTA (UMMAT Pos) – Sejumlah legislator Senayan menggulirkan usulan Hak Angket terkait penerbitan Perpres Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Usulan ini muncul sebagai respon atas sejumlah realitas di lapangan seperti ambruknya proyek tol Minahasa, Sulawesi Utara yang diduga akibat mutu bahan tidak sesuai dan banyaknya pekerja asal China.

Wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket pertama kali dikemukakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon melalui cuitan di akun twitter pribadinya.

“Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai,” kata Fadli Zon di akun twitter resminya @fadlizon, Kamis (19/4).

Usulan ini langsung disambut mitra politiknya yang juga Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Politisi yang dipecat PKS ini menilai Perpres Nomor 20/2018 tentang TKA oleh Joko Widodo jelas melanggar UU.

“Pansus angket untuk menginvestigasi diperlukan,” ujar Fahri, Kamis (19/4).

Fahri menganggap pembentukan pansus angket lebih efektif menyelidiki dugaan sebuah peraturan melanggar UU daripada sekedar melalui rapat kerja atau interpelasi. Karena itu, melalui pansus ia mengklaim bisa memanggil semua pihak yang bertanggungjawab atau berlakunya sebuah peraturan.

Terkait dengan keberadaan pekerja asing, Fahri melihat sampai saat ini sudah banyak berdatangan ke Indonesia sebelum Perpres Nomor 20/2018 berlaku. Para tenaga kerja asing itu ditempatkan di pabrik-pabrik baru di beberapa lokasi, salah satunya di tengah hutan.

“Itu membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut. Levelnya memang angket,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, Fahri tidak sepakat dengan klaim Setkab Pramono Anung yang mengklaim Prepres TKA hanya untuk tenaga kerja asing dengan jabatan tertentu. Sebab, saat melakukan tinjauan ke lapangan, Fahri melihat banyak TKA yang dipekerjakan sebagai buruh.

“Sama saja (untuk semua TKA). Saya sudah cek di lapangan, buruh itu. Sudahlah jangan bohong,” ujar bekas Wakil Sekjen PKS ini. (fm/globalindo)

PILIHAN REDAKSI