Soal Kasus Bank Century, Begini Penjelasan Mantan Ketua KPK

JAKARTA (UMMAT Pos) — Terhambatnya penanganan kasus Bank Century menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto disebabkan oleh adanya intervensi politik.

Pensiunan polisi itu mengatakan, salah satu pihak yang dianggap melakukan intervensi adalah DPR RI. Hal itu terbukti lewat pembentukan Pansus Century yang pada 1 Desember 2009.

“Adanya intervensi politik, besar. Artinya, belum-belum DPR sudah bikin Pansus Century. Silakan, tapi selesai di politik,” kata Bibit kepada wartawan di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).

Padahal menurutnya penyidik kasus korupsi bisa melakukan tugasnya secara independen asal tak direcoki oleh pihak-pihak lain.

“Kalau kita penyelidikan, belum-belum sudah direcoki. Merekakan punya pendapat begini-begini untuk mengarahkan penyidikan. Kami nggak mau,” ungkapnya.

Tidak hanya intervensi politik, menurut Bibit, pihak KPK saat melakukan penyelidikan juga diterpa beberapa kasus yang menimpa para pimpinan.

Hal itulah, kata Bibit, yang membuat kasus Century terhambat.

“Mulai penyelidikan sudah direkayasa. Dua tahun aku mempertahankan. Setelah itu, kami belum melakukan apapun, waktu sudah habis,” kata Bibit.

 

Kelanjutan Status Boediono

Bibit juga menyinggung soal status Boediono, bisakah dipidana atau tidak? Hal ini menurutnya ditentukan oleh adanya itikad dan motif atas kebijakan yang diambilnya. Meski Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjadi presiden menyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan.

“Waktu itu saya katakan tentang iktikad baiknya ada nggak? Kalau kita bisa buktikan tidak ada, ya bisa dihukum. Masalahnya di situ,” kata Bibit.

Oleh karena itu Bibit menegaskan, KPK harus melihat motif di balik keputusan Boediono menggelontorkan FPJP untuk Bank Century yang diikuti dana talangan atau bailout. Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengucuran dana bailout untuk Bank Century telah merugikan negara hingga Rp 7,4 triliun.

“Kebijakan yang dia gunakan ada nggak dasar hukumnya? Kalau ada dasar hukumnya, ya nggak masalah,” jelas Bibit.

Sebelumnya, PN Jaksel dalam putusan praperadilan memerintahkan KPK menindaklanjuti vonis Mahkamah Agung (MA) atas Budi Mulya yang menjadi terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout dari Bank Indonesia (BI) untuk Bank Century.[fm]

PILIHAN REDAKSI