Bukan DPR yang Perlambat Pembahasan RUU Terorisme, Begini Penjelasannya

JAKARTA (UMMAT Pos) — Anggota Komisi III DPR RI, Raden Muhammad Syafii menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang mencoba mengaitkan dua peristiwa terorisme dengan belum rampungnya RUU Tindak Pidana Terorisme. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.

“Apa urusannya RUU Terorisme dengan peristiwa di rutan yang justru terorisnya sudah berada di dalam rutan, dikawal, tapi bisa buat kerusuhan. Apa hubungannya dengan kejadian yang terjadi di Gereja di Jawa Timur yang justru dikawal oleh kepolisian,” katanya di Jakarta pada Ahad, (13/5/2018).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme ini  juga mendengar, dua peristiwa tersebut dijadikan “alat” untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu.

“Maka kalau kemudian ada keinginan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perppu karena pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum selesai, saya kira ini adalah keinginan yang sangat berlebihan,” tambah Politisi asal Medan, Sumatera Utara ini.

Justru langkah tepat untuk menindaklanjuti dua peristiwa tersebut, tegas Raden Muhammad Syafii, adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Jadi polisi yang tidak profesional, justru yang dipersoalakan RUU yang belum selesai. Yang tepat adalah kalau memang kepolisian hari ini tidak profesional itu pasti karena Kapolri-nya yang tidak mampu mengemban amanah memimpin kepolisian memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, Raden Muhammad Syafii meminta Kapolri Tito Karnavian untuk berlapang dada mundur dari jabatannya.

“Sebaiknya ketimbang mendesak mengeluarkan Perpu, Kapolri legowo lah mengundurkan diri karena jelas tidak mampu mengemban amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002,” pintanya.

Selain itu, Raden Muhammad Syafii memberi klarifikasi tentang tuduhan bahwa DPR RI sengaja memperlambat rampungnya pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme.

“Tentang RUU teroris itu sendiri saya mau menginformasikan sebenarnya pembahasannya sudah selesai. Bahkan Tim Panja DPR RI sudah membuat schedule agar RUU ini bisa di-paripurna-kan sebelum masa reses pada masa sidang yang lalu, tetapi kemudian pemerintah yang menunda sehingga pembahasan ini belum selesai,” ungkapnya.

Penundaan itu, didasar keinginan pemerintah sendiri untuk mengajukan usulan-usulan yang sama sekalin tidak relevan dengan definisi terorisme.

“Pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan adanya definisi tentang terorisme dan untuk menyusun definisi terorisme. Karena kita terus bertahan di DPR, pemerintah kemudian mengajukan usulan yang usulannya sama sekali tidak relevan dengan definisi terorisme sebenarnya,” jelas Raden Muhammad Syafii.

Dalam definisi standar, lanjutnya, terorisme memiliki motif dan tujuan. Sementara dalam definisi yang diajukan oleh pemerintah, sama sekali tidak menyebutkan motif dan tujuan.

“Definisi terorisme secara standar sudah ada, di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Purwadarminta, jelas ada motif dan tujuan. Rumusan terorisme juga diusulkan Kapolri, Panglima TNI baik Pak Gatot maupun Panglima TNI yang baru pak Cahyo, juga diusulkan rumusan definisi terorisme oleh menteri pertahanan, dan juga rumusan terorime yang diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, semuanya menyebutkan ada motif dan tujuan. Lalu pemerintah yang pada dasarnya tidak setuju ada definisi tapi kemudian mngajukan rancangan definisi di dalamnya sama sekali tidak memuat motif dan tujuan,” ungkapnya.

Raden Muhammad Syafii menduga, hal itu dilakukan oleh pemerintah karena ingin diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri siapa yang merupakan teroris dan siapa yang bukan.

“Lalu kita ingin bertanya, apa yang membedakan antara teroris dengan tindak pidana biasa, pemerintah memang tidak bisa memberikan jawaban itu. Dan pemerintah sebenarnya ingin diberi kebebesan untuk menetapkan siapa yang teroris dan siapa yang bukan teroris,” paparnya.

Padahal, menurut dia, para pejabat negara di Indonesia tidak memiliki kewenangan apapun jika tidak didasari oleh Undang-undang.

“Kita ingin ingatkan bahwa di negara hukum sejatinya aparat tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum itu sendiri, jadi tentang siapa yang disebut teroris dan bukan teroris itu bukan berasal dari fikiran aparat pemerintah, itu harus diberikan oleh hukum,” ujarnya.

“Kadi kalau hukum belum menentukan siapa yang teroris, siapa yang bukan teroris, pertanyaan kita berdasarkan apa aparat menetapkan seseorang itu sebagai teroris. Karena itulah dengan akal sehat, Panja DPR RI bertahan agar pemerintah merumuskan definisi yang baru tentang terorisme itu sendiri,” sambungnya.

Oleh karena itu, Raden Muhammad Syafii berharap, pihak-pihak yang tidak mengetahui jelas tentang bagaimana pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme berjalan untuk tidak semena-mena menyalahkan DPR RI.

“Lalu kalau kemudian RUU teroris belum selesai karena rancangan rumusan terorisme dari pemerintah yang belum selesai, para pihak yang meminta dan mendesak DPR untuk menyelesaikannya, saya kira itu salah alamat dan sangat tidak paham sama sekali. Saya ingatkan kepada para pihak yang tidak paham jangan asal ngomong kemudian menuduh DPR RI lelet atau memperlambat pembahasan RUU terorime, apalagi kalau itu datangnya dari aparat pemerintah,” pungkasnya.[fm]

 

PILIHAN REDAKSI