Malaysia Ingin Fasilitasi RI Tambah Sekolah Bagi Anak TKI

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pemerintah Kerajaan Malaysia berencana memfasilitasi rencana pemerintah Indonesia membangun sekolah tambahan bagi anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan rencana ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kuala Lumpur terhadap penguatan hubungan kedua negara, terutama dalam hal perlindungan Warga Negara Indonesia di Malaysia.

“Kerajaan Malaysia bersedia fasilitasi keperluan menumbuhkan sekolah Indonesia di Malaysia. Saat ini sudah ada [sekolah Indonesia] di Kuala Lumpur dan Johor. Indonesia meminta untuk kembali bangun sekolah di Sabah, jadi kita juga akan fasilitasi ini,” kata Saifuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Retno mengatakan pemerintah juga tengah berfokus memperbanyak sekolah-sekolah bagi para anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Retno mengatakan Indonesia mengapresiasi sikap pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang menjadikan akses pendidikan sebagai prioritas pembangunan.

“Tentu jika bicara masalah akses, pendidikan adalah bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak TKI juga di Malaysia. Jadi Indonesia dan Malaysia akan menindaklanjuti rencana ini,” ucap Retno.

Meski begitu, pertemuan Retno dan Syaifuddin tak memperjelas nasib negosiasi perbaruan nota kesepahaman (MoU) soal Perlindungan Tenaga Kerja antara Indonesia dan Malaysia.

Mou yang telah kedaluarsa sejak 2016 lalu ini menjadi instrumen utama pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI dari risiko bermasalah dengan hukum Malaysia hingga eksploitasi serta kekerasan.

“Dalam hal ini saya tetap sampaikan MoU penempatan TKI sangat penting untuk diselesaikan kedua negara,” kata Retno tanpa memberi tenggat waktu.

Selain masalah TKI, dalam pertemuan itu Retno juga meminta Kuala Lumpur untuk selalu memberi notifikasi diplomatik kepada Jakarta jika mendapati WNI yang terkena masalah hukum di Negeri Jiran.

Retno menganggap notifikasi diplomatik bisa sangat mempermudah pemerintah Indonesia menangani masalah WNI tersebut.

“Notifikasi diplomatik penting bagi kami jika terdapat kasus yang melibatkan WNI. Malaysia menanggapi permintaan ini dengan sangat baik.”

Tak hanya masalah bilateral, kedua menlu juga turut membahas sejumlah isu regional dan global. Selain komitmen kedua negara terhadap sentralitas ASEAN, RI-Malaysia juga sepakat bersatu melawan kampanye hitam kelapa sawit yang digaungkan Uni Eropa [fm/cnn]

PILIHAN REDAKSI