PBB krisis keuangan akibat negara-negara anggota belum lunasi iuran wajib

NEW YORK, AS (UMMAT Pos) — Pertama kalinya dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menerbitkan daftar negara-negara yang belum membayar dana kontribusi kepada PBB tahun ini.

Dalam daftar ini termasuk di dalamnya negara-negara Arab: Mesir, Suriah, Libya, Somalia, Yaman, Yordania, Arab Saudi, Lebanon, Sudan, Oman dan Komoro, serta negara-negara Afrika dan Asia, serta Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric.
Dia menyatkan bahwa hingga Kamis pagi(26/7) , baru 112 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah melunasi iuran wajib, sedangkan dana iuran wajib yang telah terkumpul hingga akhir Juni lalu sebesar $ 1.494.000.200, dibandingkan dengan pemasukan pada Juni tahun 2017 sebesar $ 1.701.000.800.

Dia menyatakan bahwa “jumlah yang belum dibayar untuk anggaran PBB pada 2018 adalah $ 809.000.990.083.53

Seorang juru bicara PBB menyebutkan ada 68 negara yang belum membayar iuran wajib PBB, diantaranya: Iran, Israel, Brazil, Argentina, Kolombia, Venezuela, Panama, Paraguay, Korea Utara, Belarus, Tajikistan, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Bangladesh. Selain itu ada beberapa negara Afrika seperti Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Chad, Kongo, Kongo Demokrat, Djibouti, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Togo, Uganda, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

Sekjen PBB itu menyimpulkan bahwa, PBB memahami kondisi keuangan di Negara-negara tersebut, mereka memiliki neraca keuangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, ini salah satu yang menghambat pelunasan arus kas tidak terlalu tinggi pada tahun kalender awal.”

Sebelumnya pada Kamis, Guterich memperingatkan bahwa krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya mempengaruhi organisasi internasional tahun ini.

“Hanya 67 persen dari negara-negara anggota PBB telah membayar bagian penuh mereka tahun ini,” kata Dujarric pada konferensi pers di markas besar PBB di New York.

Juru bicara itu menolak menjawab pertanyaan tentang apakah Amerika Serikat, penyumbang terbesar anggaran PBB, “bertanggung jawab atas krisis yang mencekik ini.”
Krisis adalah hasil dari keterlambatan negara-negara anggota dalam pembayaran saham keuangan mereka, hal inilah yang mengganggu keuangan di organisasi.

Juru bicara PBB mengatakan bahwa “defisit fiskal yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini tidak sama dengan defisit keuangan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya.”

“Sekjen PBB menjelaskan tentang keseriusan situasi keuangan saat ini dan implikasinya terhadap penangguhan mandat misi PBB dan reputasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
“Sekretaris Jenderal percaya bahwa perlu untuk mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran dan bahwa ia akan meminta Administrasi PBB untuk bekerja dengan bagian lain dari Organisasi Internasional untuk memeriksa cara-cara untuk mengurangi pengeluaran tanpa mempengaruhi tingkat layanan dan kegiatan Organisasi,” katanya.

Namun jurubicara PBB tidak membahas dalam sambutannya sifat tindakan yang ingin diambil Sekretaris Jenderal untuk menghadapi krisis keuangan yang dialami oleh organisasi internasional saat ini.

Sumber: Anadolu Agency

Penerjemah: Saifullah Abubakar

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI