Bahas Polemik Kehalalan Imunisasi MR, Menteri Kesehatan Sambangi MUI Pusat

JAKARTA (UMMAT Pos) — Majelis Ulama Indonésia kedatangan Menteri Kesehatan Nila Moeloek bersama dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian penyakit, dan juga Direktur Utama PT BioFarma.

Sekretaris Umum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni’am mengungkapkan,
Silaturahmi ini dilakukan atas inisiasi kedua belah pihak terkait dengan polemik kehalalan Vaksin Measles Rubella, vaksin yang diimpor oleh PT BioFarma dari Serum Institute of India (SII).

“Pertemuan ini diinisiasi untuk kepentingan, Pertama, menjamin hak-hak keagamaan masyakarat, setelah di beberapa daerah khususnya di luar Jawa terjadi keresahan mengenai kepastian jaminan kehalalan produk vaksin MR,” ungkap Ni’am di lobby gedung MUI, Jl Proklamasi, Jum’at (03/08/2018).

“Memang terjadi kesimpangsiuran di bawah. Di satu sisi, ada yang menyatakan itu sudah halal, sehingga dengan informasi itu, pelaku kesehatan di daerah mensosialisasikan, akhirnya muncul keresahan dan konfirmasi ke MUI, dan MUI memberikan klarifikasi yang sudah diterima kawan-kawan media,” lanjutnya.

Ni’am mengungkapkan, hingga detik sebelum pertemuan, Vaksin MR produk dari SII belum tersertifikasi halal melalui MUI, karenanya pertemuan sore hari ini disebuynya untuk mencari jalan keluar.

“Pertama, ada kesepahaman proses sertifikasi terhadap Vaksin, ada komitmen secara lisan yang disampaikan oleh bu Menteri, Dirut BioFarma sebagai importir,” ungkapnya.

Ada langkah percepatan yang dilakukan terkait sertifikasi kehalalan Vaksin MR. Ni’am mengungkapkan, Menteri Kesehatan atas nama negara meminta BioFarma dan SII untuk mendapatkan akses secara langsung ke komposisi yang membentuk vaksin MR.

“Kedua, Komisi fatwa MUI mempertimbangkan untuk mempercepat proses penetapan fatwa setelah proses auditing yang sudah dilakukan LPPOM MUI,” ungkapnya.

LPPOM MUI sendiri, sebut Ni’am saat ini dalam posisi menunggu dan siap melakukan langkah extra ordinary berupa langkah cepat untuk melakukan pemeriksaan.

“Tentu dengan prinsip-prinsip Prudensialitas yang dimiliki oleh sistem di LPPOM dan Komisi Fatwa,” tegasnya.

Dari hasil auditing nanti, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, clear dari sisi bahan, artinya bisa dikeluarkan sertifikat halal, kalau memang tidak ada hasil yang terbukti haram dan najis, artinya halal. Ni’am mengungkapkan sertifikasi bisa cepat dikeluarkan.

“Kemungkinan kedua, ada unsur pembentuknya dari unsur najis atau haram, nah kalau itu yang ditemukan, maka dengan penjelasan tadi, penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi yang akan mengakibatkan mudhorot secara kolektif di tengah masyarakat. Maka terhadap yang haram tadi bisa dibolehkan untuk digunakan, ketika tidak ada alternatif lain,” ungkapnya.

“Ketika tidak ada vaksin sejenis yang halal atau suci, ketika bahayanya sudah sangat mendesak. Ketika ada penjelasan yang punya kompetensi terkait bahaya itu. Saya kira itu point pentingnya,” jelasnya.

Adapun point lainnya, Niam mengungkapkan adany komitmen dari Menkes bersama MUI untuk menenangkan masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi kehalalan Vaksin MR ini.

“Yaitu dengan cara mempercepat proses sertifikasi dan melakukan panduan dalam pelaksanaan proses imunisasi. Kedua, melakukan penundaan pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah yang memang memiliki konsen terkait isu keagamaan. Itu yang jadi komitmen bersama,” pungkasnya.

Laporan: Abdullah Jundi

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI