Tanggapi larangan MUI soal tagar #2019GantiPresiden , Fahri: bukan itu tugasnya Majelis Ulama

JAKARTA (UMMAT Pos) — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang melarang gerakan tagar #2019GantiPresiden di Jawa Barat. Ia menilai larangan itu bukan tugas MUI.

“Saya enggak percaya itu secara kelembagaan berani diambil. Dan, bukan itu tugasnya Majelis Ulama. Tugas ulama itu menjaga agama pada dasarnya,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018.

Mengutip Viva.co.id, Politisi senior ini menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan rakyat yang legal sehingga tak bisa dilarang.

“Beraspirasi menolak pimpinan itu legal, meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan. Tetapi, kalau orang kampanye dukung pemerintah boleh. Masa, kampanye tidak dukung pemerintah tak boleh. Jadi dibikin rileks, santai, anggap normal,” ujar Fahri.

Narasi  pro dan kontra jelang Pemilu Presiden lanjutnya pasti akan ada dan merupakan hal yang wajar. Ketika ada yang tak setuju dengan satu pendapat, maka keluar pendapat lain, misalnya dengan membuat gerakan.

“Jangan berpretensi untuk larang sana, larang sini. Mengganti pimpinan dalam demorkasi itu legal. Enggak ada yang terlarang. Orde Baru dulu kita enggak boleh ngomong gitu, mati kita. Sekarang kan bebas kita, mau ganti siapa saja boleh,” kata Fahri.

Dialektika yang berkembang masih dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan, hal tersebut menurut Fahri menjadi tantangan positif agar pemerintah sekarang mampu tampil dan jangan menggunakan kelembagaan tertentu sebagai alat kekuasaan politik.

“Ini biasa kok, dialektika. Justru, men-challenge ini jagoannya, Pak Jokowi tampil dong, jangan ngerumun mulu, pakai alat kekuasaan, datang berdebat, bikin gerakan,” kata Fahri.[fm]

PILIHAN REDAKSI