Dinilai lamban respon gugatan Presidential Threshold, KAMMI akan berikan “obat masuk angin” Ke MK

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) berinisiatif memberikan obat masuk angin ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ultimatum karena dinilai lamban memberikan putusan atas gugatan penghapusan ambang batas pencapresan (presidential threshold) pada pemilu 2019.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi saat diskusi “Adu Kuat Jokowi VS Prabowo” Rabu (8/7) malam di warung Komando, Tebet, Jakarta.

Menurut Irfan, Mahkamah Konstitusi seharusnya sadar perannya saat ini untuk segera ambil keputusan atas gugatan presidential threshold. “Ini gugatan yang sangat mendesak untuk segera diputuskan, jangan beralasan menunda-nunda persidangan karena banyak gugatan lain yang sedang di urus, alasan itu politis,” ujar Irfan.

Irfan menilai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold telah mematikan hak konstitusi rakyat untuk dipilih. Solusi terbaik untuk menjaga hak rakyat dan munculnya alternatif presiden Indonesia dengan menghapus presidential threshold. “Itu harga mati,” tegas Irfan.

Lanjutnya bila tidak ada putusan sebelum penutupan pendaftaran Capres-Cawapres terlihat betul adanya politisasi di Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan ini berpengaruh dalam perubahan eskalasi politik di Indonesia. Ini membuat demokrasi di negeri ini semakin sehat dan berintegritas.

“Kalau MK telat ambil keputusan, tidak hanya obat masuk angin yang diberikan. kader KAMMI akan ramai-ramai mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi” tutup Irfan.

Di lain pihak, Koordinator Pusat Democracy Watch Indonesia, Deni Setiadi menyayangkan masih berlakunya UU Pemilu yang disahkan oleh tersangka korupsi.” Secara etika politik, UU tersebut cacat hukum karena dipimpin oleh ketua DPR yang kala itu telah berstatus tersangka,” tegasnya.

Deni pun mendorong masyarakat sipil dan mahasiswa untuk mengkritisi hal ini kepada MK agar dievaluasi. “tidak hanya PT 20% yang membatasi hak konstitusi masyarakat maju Capres Cawapres yang patut dibatalkan namun secara keseluruhan Undang-Undang tersebut pun patut dievaluasi karena disahkan oleh orang yang bermasalah dan kini menjadi tahanan di Suka Miskin,” tandas Irfan.[jundii]

PILIHAN REDAKSI