Pimpinan KPK Dinilai Anti Kritik Terkait Rotasi Pejabat Internalnya

JAKARTA (UMMAT Pos) — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo yang meminta orang luar tak perlu ikut campur mengenai rotasi sejumlah pejabat di lingkungannya. Dahnil menilai ada masalah serius yang berkaitan dengan integritas para pimpinan KPK.

“Untuk transparan dan akuntabel saja mereka abai. Sekaligus kok tiba-tiba justru anti kritik dan takut dengan partisipasi publik,” kata Dahnil kepada Ummat Pos, Kamis, 16 Agustus 2018.

Dosen tetap di Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini menegaskan bahwa KPK selama ini masih eksis karena ‘dijaga’ oleh publik. Menurut dia sejarah dan rekam kerja KPK selama ini justru selalu mendapat backup masyarakat sipil seperti pada kasus cicak buaya, revisi UU KPK dan sejumlah kasus lainnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo enggan menanggapi ihwal protes yang dilayangkan wadah pegawai KPK terkait dengan keputusannya merotasi sejumlah pejabat. Ia meminta orang luar tak terlibat dalam masalah ini.

“Saya enggak mau berkomentar itu. Itu urusan dalam, jangan diselesaikan dan ikutkan orang luar, dong. Ini urusan internal jadi sebaiknya orang luar enggak boleh ikut campurlah” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Menurut Agus, ia dan jajaran pemimpin KPK lain sudah bertemu dengan pihak yang melayangkan protes terhadap kebijakannya itu dan memberikan penjelasan. Namun ia enggan memastikan apakah masalah ini sudah selesai atau belum.

Polemik itu muncul setelah pimpinan KPK melakukan rotasi terhadap 14 pejabat eselon I dan II dengan alasan sudah terlalu lama berada di posisi tersebut. Namun hal ini menuai kritik dari wadah pegawai KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap meminta rotasi itu dihentikan. Dia mengatakan proses mutasi tidak transparan dan berpotensi merusak independensi KPK.

Dahnil lebih lanjut menilai ada masalah serius dengan integritas pimpinan KPK saat ini, sehingga muncul kalimat agar orang luar tidak perlu ikut campur.

“Yang perlu beliau catat adalah masyarakat sipil tidak ikut campur dalam hal penyelidikan dan penyidikan atau kasus yang ditangani oleh KPK, tapi melakukan koreksi terkait dengan tata kelola lembaga publik bernama KPK,” tegas Pendiri Madrasah Antikorupsi ini.

Dahnil melanjutkan, harusnya pimpinan KPK berani mengucapkan tegas dan keras mengenai orang luar yang berusaha ikut campur dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK. Bukan justru melarang orang untuk melakukan koreksi mengenai tata kelola KPK. “Itu baru keren dan berani,” pungkasnya.[fm]

PILIHAN REDAKSI