HRS Center, sebuah upaya penerapan syariat Islam secara legal konstitusional

JAKARTA (UMMAT Pos) – Pendiri Habib Rizieq Center (HRS Center), H Munarman SH menjelaskan tujuan didirikannya Lembaga Kajian Ilmiah Strategis ini. Menurutnya, segenap penggagas dan Habib Rizieq sendiri menyatakan bahwa HRSC ini didirikan dalam rangka perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia.

“Kita dirikan dalam rangka perjuangan penerapan syariat Islam secara legal konstitusional. Patut kita garisbawahi mengapa legal konstitusional, karena konstitusi kita, pasal 24 ayat 2 UUD 45 itu menyatakan bahwa salah satu kekuasaan peradilan diantara empat kekuasaan peradilan, adalah peradilan agama,” ungkapnya di sela-sela peluncuran HRSC di Hotel Balairung, Jakarta Pusat, Sabtu (18/08/2018).

Ada empat kekuasaan peradilan di Negeri ini, jelas Munarman. Keempatnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Munarman menjelaskan, Peradilan Agama adalah peradilan yang didasarkan khusus kepada umat islam untuk menyelasaikan persoalan-persoalan, ia mencontohkan, selama ini sudah berjalan di masyarakat peradilan agama diantaranya adalah tentang Perkawinan, pernikahan, rujuk, talak, wasiat, waris, hibah, dan sekarang sudah ditambah dengan muamalah syariah.

“Sehingga, dengan penerapan syariat islam secara legal konstitusional melalui mekanisme peradilan ini, penyelesaian sengketa diantara umat islam, kita harapkan umat islam ini bisa terpenuhi aspirasinya dalam aspek hukum syariat dalam seluruh kehidupannya,” ungkapnya.

Dengan adanya HRSC ini, lanjut Munarman diharapkan sebelum syariat itu diformalisasikan di sistem hukum Nasional ataupun diterapkan, HRSC akan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian dalam aspek strategis dan dinamika sosiologis di masyarakat.

“Itu misi utama kita dalam pendirian HRSC,” ungkapnya.

Nantinya, setelah melakukan kajian, hasilnya nanti akan ditawarkan ke pengampu kebijakan negara.

“sebagimana yang normalnya sudah dilakukan, biasanya kita sudah melakukan lewat FPI, biasanya FPI membuat semacam analisis terhadap berbagai Undang-undang yang dibahas di DPR, contohnya sekarang FPI sedang berdiskusi dengan fraksi-fraksi di DPR, tentang UU pelarangan Minol, ini menjadi salah satu cara kerja kita, yang nantinya perlahan-lahan, kita alihkan ke HRSC, tentunya akan ditawarkan kepada seluruh stakeholder, terutama pengambil keputusan negara,” tukasnya.

Selain itu, salah satu pendiri HRSC yang juga wakil ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Pusat, KH Ja’far Siddiq SE mengungkapkan bahwa pendirian HRSC ini salah satu agenda Milad FPI.

“Dari tahun ke tahun kita milad, tentunya ada tujuan yang akan kita capai, rangkaian acara kita, kemarin sudah khitanan, kemudian kita peluncuran HRSC ini untuk secara legal konstitusional penerapan syariah di Indonesia itu berjalan. Makanya tetap kita gaungkan Indonesia bersyariah. Jadi pakar-pakar hukum nanti yang bicara tentang legalitas itu,” ungkapnya di tempat yang sama.

Ja’far mengungkapkan, FPI sampai saat ini tetap mengusung NKRI bersyariah dan ketika sudah mencapai tahun ke 20 FPI ini, Ja’far mengungkapkan sudah 80% prosesnya.

“Sekarang kan banyak  yang dari praktisi hukum, ilmuwan, sudah mulai terbuka bahwa penerapan syariat islam itu legal konstitusional. Sekarang tinggal pengejawantahan ke Undang undang itu sendiri,” ungkapnya.

Reporter: Muhammad Jundii

Editor: Faisal