Menohok, Sandiaga Tanggapi Permintaan Jokowi Lewat Empat Sektor Ini

JAKARTA (UMMAT Pos) — Calon wakil presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno menanggapi pertanyaan wartawan terkait langkah Jokowi yang meminta anggota Polri dan TNI ikut mensosialisasikan pencapaian dan kinerjanya di pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan saat ini bisa diukur dari empat sektor. Empat sektor yang dimaksud mantan Wakil Gubernur DKI ini yakni kemampuan memaksimalkan ekonomi, kemudahan masyarakat mendaptkan pekerjaan, keterjangkauan harga, hingga biaya kesehatan.

“Apakah pemerintahan Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini sudah bisa berhasil memaksimalkan kemampuan ekonomi? Lapangan kerja apa semudah didapat empat tahun lalu? Apakah harga lebih terjangkau? Apakah tabungan kita lebih berkembang? Apakah biaya pemilikan, kesehatan tambah terjangkau?” kata Sandi kepada wartawan saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (24/8).

Menurut Sandi, bila pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab serta dilaksanakan dalam Pemerintahan Jokowi, maka dirinya bersama Prabowo Subianto akan meneruskan dan menyelesaikannya setelah kelak terpilih sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Kepada awak media yang mencecarnya, Sandiaga menolak merespons lebih lanjut saat ditanya apakah permintaan Jokowi itu akan mengganggu netralitas anggota TNI/Polri jelang Pilpres 2019.

“Biar masyarakat yang menilai,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menganggap ajak Jokowi agar anggota TNI/Polri ikut mensosialisasikan pencapaian dan kinerja pemerintah sama saja menyeret militer dan aparat keamanan ke dalam pusaran politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, serta memberi ruang pelanggaran undang-undang.

“Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional,” kata Fadli melalui akun Twitter @fadlizon.

“… Jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis. TNI/Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Bukan politik kepada orang-per orang, apalagi kepada bakal calon presiden,” tulis Fadli.

Mengutip CNNINdonesia, praktik sosialisasi ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 20 Agustus lalu. Saat itu dia mengklaim kinerja Jokowi mulai bisa dirasakan di Papua yang selama ini bergolak.[fm/cnn]

PILIHAN REDAKSI