Produk Komisi Fatwa MUI terkait Vaksin MR sudah final, tidak bisa diintervensi

JAKARTA (UMMAT Pos) — Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Aminudin Ya’kub pada Selasa, mengungkapkan rencana Rapat Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (Rapim MUI) yang salah satu pembahasannya adalah mengenai keputusan Komisi Fatwa MUI terkait fatwa Vaksin Maesless Rubella.

Amin kembali menegaskan bahwa keputusan Komisi Fatwa sudah final, tidak bisa diintervensi. Dengan demikian, menurutnya, Rapim hari ini Komisi Fatwa hanya akan menyampaikan masalah administrasi terkait fatwa yang sudah dikeluarkan terkait vaksin MR.

“Komisi fatwa dalam lembaga MUI, komisi yang dalam keputusannya independen, jadi tidak bisa berubah, dari yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tidak ada intervensi. Karena ini murni masalah syariah. Memang biasanya setelah ada keputusan dari komisi fatwa dibawa ke pimpinan, kemudian baru disampaikan ke luar, karena yang menandatangani itu adalah ketua komisi fatwa, dan sekretaris komisi fatwa, bukan Ketum MUI ataupun Sekjend MUI, jadi soal kasus MR, sudah jadi fatwa,” ungkapnya melalui sambungan telepon pada Selasa, (28/8/2018).

Hanya saja menurutnya, ketika akan mengeluarkan produk fatwa seharusnya diketahui oleh pimpinan lainnya. Sedangkan untuk kasus fatwa terkait Imunisasi Vaksin MR, ia mengungkapkan bahwa produk terlebih dahulu terpublis sebelum adanya rapat pimpinan.

Tapi kalau sudah terpublish, tidak ada masalah juga, karena dari sisi keputusannya tidak akan ada perubahan. tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa meskipun tidak ada intervensi dari pimpinan MUI, produk Komisi Fatwa MUI tetaplah produk MUI.

“Ini hanya masalah administratif saja, yang prosedurnya harus diketahui pimpinan dahulu, baru dipublish, tapi ini masalahnya sudah dipublish, sebelum mungkin ada pmpinan yang belum tahu,” ungkapnya.

Amin mengungkapkan, rapat Pleno Komisi Fatwa pada Senin (20/08/2018) malam, dihadiri oleh pimpinan MUI, yaitu Ketua bidang fatwa, Huzaemah Yango dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa KH Salahuddin Al Aiyub.

“Dalam struktur MUI itu ada ketua umum ada ketua-ketua yang membidangi, ada ketua bidang dakwah, ukhuwah, ada bidang fatwa, ada sekjend wasekjend. Mereka adalah pimpinan,” ungkapnya.

“Pada Rapim ketika disampaikan, tidak akan ada perubahan, karena ini masalah syariah, maslah hukum islam. tidak ada. di dalam keputusannya, komfat itu sifatnya independen, tapi mungkin alasannya hal yang bersifat administratif atau prosedural, supaya pimpinan tau produk dari yang sudah ditetapkan komfat,” tukasnya.

Dalam fatwa no 33 tahun 2018 yang ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Fatwa Senin (20/08/2018) malam, ditetapkan keharaman unsur Vaksin MR produk dari Serum Institue of India, namun Komisi Fatwa membolehkan proses imunisasi menggunakan vaksin tersebut lantaran komisi fatwa melihat ada unsur darurat yang membolehkan hal tersebut.

Sebelumnya, keputusan Komisi Fatwa terkait vaksin MR dianggap terburu-buru oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Najamudin Ramli. Menurutnya unsur darurat yang dimaksud Komisi Fatwa belum benar-benar darurat, masih bisa mencari opsi lain, karenanya akan dibahas kembali soal fatwa tersebut pada Rapim hari ini.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI