Tanggapi Pembubaran Deklarasi ‘Ganti Presiden’, Ini Kata Ketua GNPF Ulama

JAKARTA (UMMAT Pos) — Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak mengungkapkan bahwa perlakuan aparat terhadap peserta deklarasi Gerakan Nasional #2019GantiPresiden di Surabaya sudah seperti memperlakukan teroris.

“Saya tidak mengomentari masalah persekusi, tapi gerakan itu kan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar Undang undang. Toh kan juga ada yang sama, ada kelompok lain yang mengadakan acara mendukung presiden dua priode, itupun tidak dilakukan apa-apa,” ungkap Yusuf ditemui di Gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta, Selasa (28/08/2018).

“Kemarin, yang dilakukan oleh suatu kelompok yaitu yang terakhir oleh Neno Warisman dan teman-teman, di Riau maupun di Surabaya mendapat penolakan, adapun penolakan yang didapat itu kan sifatnya represif, kasar, seolah-olah berhadapan dengan teroris, dikawal menggunakan senjata, dan sebagainya. Nah di mana letak keadilan,” lanjutnya.

Yusuf menilai, jika memang ingin melakukan pembubaran, ia menilai aparat bisa melakukan tindakan lain, tidak harus dengan cara represif.

“Tidak harus diusir, apakah aparat keamanan tidak bisa mengamankan orang-orang yang anti akan agenda tersebut, mestinya dicari jalan terbaik solusinya, mestinya bisa dimintai kontennya apa yang ingin disampaikan tidak perlulah terjadi perpecahan-perpecahan seperti itu,” ungkap Yusuf.

Ia mengungkapkan, bahwa di era demokrasi, seharusnya boleh-boleh saja mau menggelar acara #2019GantiPresiden maupun 2019TetapJokowi, baginya sama saja dua acara tersebut, sama-sama konstitusional.

“Jika memang tidak ada pergantian, tidak perlu ada pendaftaran calon, tidak perlu ada pilpres, langsung saja, tetap 18 atau 20 periode, Jokowi tetep terus, atau presidennya yang sekarang terus memimpin, jika memang ada proses pergantian presiden, (deklarasi 2019 ganti presiden) itu ya sah sah saja, yang penting tidak ada ujaran kebencian, ujaran kematian, dan sebagainya. Saya pikir masyarakat bisa memahami hal seperti itu lah,” ungkapnya.

Ketika ditanyai perihal keberpihakan aparat, Yusuf mengungkapkan bahwa secara umum, masyarakat sudah bisa melihat jika di dalam video yang beredar, aparat hanya hadir, namun tidak melakukan pencegahan yang maksimal.

“Bagaimana sampai di airport, dan bukan sekali kejadian-kejadian yang mereka mampu masuk ke airport bahkan sampai membawa senjata. Nah sementara Airport itu kan steril, keamanan. Bisa dianggap subversif, kalau membawa senjata masuk airport, sangat jomplang (keberpihakan),” ungkap Yusuf.

Yusuf menghimbau kepada seluruh aparat, baik TNI maupun Polri, agar bersifat adil, karena menurutnya, bagaimanapun semua adalah anak bangsa yang perlu diayomi.

“Kalau ada kesalahan atau kekurangan, berilah masukan yang baik, kita dianggap musuh, setiap aktivitas, kita dianggap musuh, kalau masyarakat kecil, masyarakat biasa sudah dianggap musuh oleh aparat, pemerintah, oleh segala, maka negara ini sudah terpecah, tapi kalau negara ini masih satu, semua masih satu, ya diterima seorang ibu, macam Neno 55 tahun kok ditakuti, kenapa,? Kan jadi lucu. Apakah akan jadi positif? Atau nanti malah jadi negatif bagi presiden jokowi sendiri,” tukasnya.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI