Wasekjen MUI: Polisi Harus Hadir Tangani Aksi Pemurtadan di Lombok

JAKARTA (UMMAT Pos) — Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnaen meminta pihak kepolisian untuk hadir dan menindak tegas aksi pemurtadan terhadap korban bencana di Lombok.

“Pihak kepolisian harus hadir dan menindak tegas masalah pemurtadan, karena ini masalah yang sensitif, masalah akidah,” ungkapnya kepada Ummat Pos di Gedung MUI, Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/08/2018).

MUI Pusat lanjut Tengku Zulkarnaen sudah mendapatkan laporan dari MUI Lombok dan juga tokoh masyarakat di sana yang membeberkan sejumlah data dan fakta bahwa memang benar, telah terjadi kristenisasi terhadap korban gempa di Lombok.

“(Kristenisasi) Ini sebenarnya tidak layak, karena sudah ada Undang-undang yang melarang, tidak boleh mendakwahkan agama kepada orang yang sudah beragama, jadi saya pikir pemerintah meskipun dalam keadaan bencana seperti ini, polisi harus hadir,” ungkapnya.

Anggota dewan penasihat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kepulauan Riau ini mengingatkan kepada semua pihak khususnya aparat guna mencegah terjadinya konflik akibat aksi pemurtadan yang menargetkan orang yang sedang kesusahan karena ditimpa musibah bencana.

Orang sudah susah, dilakukan pemurtadan seperti ini, nanti orang akan khilaf, dan mengambil jalan pendek dengan melakukan main hakim sendiri, kan ini tidak baik karena melanggar hukum dan juga jangan masyarakat mempermalukan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Tengku juga mengingatkan peraturan tentang larangan berdakwah kepada orang yang sudah beragama.

“Sudah ada undang-undangnya, tidak boleh berdakwah kepada orang yang beragama, sudah ada SKB tiga menteri juga. Jadi saya pikir janganlah melakukan cara-cara ini, dengan menjual atau mengajarkan agamanya terhadap orang yang sedang terluka kayak tidak laku saja agamanya dijual murah,” ungkapnya.

Diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang aturan larangan penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama, Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Dalam Bab III tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama, Pasal 3 berbunyi: “Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya.”

Pendakwah kelahiran Medan, Sumatera Utara ini mengungkapkan bahwa orang Islam tidak pernah memberikan bantuan sambil berdakwah kepada orang Hindu.

“Oleh karena itu, tolonglah kristenisasi ini, tokoh-tokoh islam supaya bergerak menghentikan kristenisasi. Kristenisasi di Lombok, ditengah bencana kemanusiaan,” pungkasnya.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI