Khawatir rugikan petani, Pemerintah diminta kaji ulang kebijakan impor beras

JAKARTA (UMMAT Pos) — Anggota Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani mengharapkan pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras, namun dapat meningkatkan serta menyerap produksi beras nasional yang dihasilkan petani.

“Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani,” kata Politisi Golkar itu seperti dikutip Warta Ekonomi.

Guna meningkatkan produksi beras, menurutnya pemerintah harus menyubsidi pertanian yang bisa dinikmati petani secara langsung.

Dengan memberikan subsidi dan menyerukan kepada generasi muda untuk membangun desa dalam bertani, menurut dia, maka ke depannya tidak akan ada lagi impor beras.

Sementara itu pengamat pertanian Khudori melihat persoalan impor tidak hanya mengacu pada produksi beras, karena ada masalah lain, yaitu tidak optimalnya penyerapan Bulog karena masih rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

“Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri,” ujarnya.

BACA JUGA: Gudang Penuh, Kebijakan Beras Impor Untuk Apa Dan Mau Disimpan Di Mana?

Senada dengan itu Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Sulteng Achrul Udaya meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan untuk mengimpor beras karena hal itu justru akan merugikan petani.

Menurut dia, stok beras dikuasai Perum Bulog hingga saat ini cukup memadai dan di beberapa daerah, termasuk di Pulau Sulawesi seperti Sulsel, Sulbar dan Sulteng sedang berlangsung panen.

Jika pemerintah tetap mengimpor beras di tengah-tengah petani sedang panen raya di beberapa daerah di Tanah Air, bisa-bisa harga gabah/beras di tingkat petani anjlok karena beras impor masuk.

Kalau harga gabah/beras di tingkat petani sampai anjlok, menurut dia, petani yang menderita kerugian.

“Seharusnya, pemerintah melindungi petani agar tidak merugi dan mereka tetap bergairah menanam padi. Jangan sampai petani kurang lagi bergairah menamam padi dan mengalifungsikan lahan pertanian menjadi lahan untuk kebutuhan lainnya,” katanya.

Jika hal itu terjadi, maka produksi beras dalam negeri terancam akan turun. Dan kalau produksi petani menurun, maka mau tidak mau, negeri ini akan tergantung lagi pada impor beras.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), per Senin (27/8), tercatat harga beras kualitas medium I sebesar Rp11.700 per kilogram dan beras kualitas medium II sebesar Rp11.600 per kilogram.

Karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok tentu saja kenaikan harga tersebut memunculkan keresahan di masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Kenaikan harga beras selalu membawa dampak pada terkereknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain sehingga dikhawatirkan mendorong terjadinya inflasi.

Sumber: Wartaekonomi

Faisal

PILIHAN REDAKSI