Intelektual, Ulama, dan Politisi

Oleh: Dr Ilham Kadir, MA*

PADA tahun 1898, seorang perwira keturunan Yahudi bernama Albert Dreyfus dipecat dari dinas ketentaraan Prancis. Ia dicurigai menjadi agen mata-mata asing. Masyarakat gempar, dan kaum menengah negeri itu terbelah jadi dua. Kelompok pembelanya mengutuk para penuduh Dreyfus anti-semit dan rasis manakala lawan-lawannya menjuluki para pembela si tertuduh dengan sebutan ‘les intellectuels’. (Syamsuddin Arif, “Intelektual dan Ulama Vis-A-Vis Penguasa”, Jurnal Islamia, Volume XI, No.1/2017).

Konon dari sinilah asal-muasal konotasi negatif pada istilah ‘intelektual’ di Barat. Sejak itu pula istilah intelektual lebih bermaksud penghinaan daripada sanjungan. Hal yang berlaku tidak hanya di Prancis tapi merambah ke negeri Inggris bahkan Amerika. Menurut Syamsuddin Arif, sejak itu intelektual menjadi sebutan buruk bagi mereka yang tidak setia dan tidak tunduk kecuali pada pemikirannya sendiri. Bahkan tidak kepada bangsa, negara, dan agamanya sehingga dianggap tidak nasionalis, tidak patriotis, dan tidak religius.

Pengertian ini menunjukkan pada awalnya intelektual adalah golongan yang selalu berseberangan dengan penguasa, melawan arus, selalu kritis, dan memberontak terhadap segala bentuk kemapanan atau status quo. Mereka adalah orang-orang yang berumah di atas angin alias tidak membumi, tak berkuasa dan hanya pandai bicara.

Ada pun dalam perpektif dunia Islam, kata intelektual tidak dikenal kecuali di zaman modern ini. Masyarakat Timur Tengah menyebut kaum intelektual sebagai “mutsaqwaf”, budayawan, atau “mufakkir” pemikir dan “rawsyan fikr” dalam bahara Farsi.

Seiring berjalannya waktu, makna intelektual telah berubah, bermetamorfosis. Jika dulu seperti awal cerita munculnya dikonotasikan negatif, kini berbalik. Kaum intelektual adalah mereka yang terpelajar, tingkat pendidikan golongan ini rata-rata lulusan perguruan tinggi. Sejarah pun mencatat, mereka selalu muncul dalam tiap lapisan masyarakat, lahir dari kalangan konservatif, golongan borjuis, ataupun kaum proletar. Afiliasi tidak berarti submisi, intelektual dapat diterima dan dihormati karena semua lapisan masyarakat memerlukan dukungan dan kontribusi mereka.

Intelektual mampu berperan menumbuhkembangkan kesalingmengertian dan sekaligus meredakan potensi benturan antar kelompok di tengah masyarakat.
Intelektual adalah mereka yang bangun tatkala orang lain tertidur. Berdiri tegak ketika orang lain tertunduk lesu, mampu bersuara padahal orang lain membisu, selalu awas dikala orang lain lengah. Berani menggebrak dan mendobrak tirani, mampu mengubah dan menggugah nurani.

Keberadaan MIUMI

Ada perbedaan antara intelektual dan ulama, walaupun dalam beberapa kapasitas dan perannya di masyarakat dalam beberapa hal memiliki kesamaan. Atau bahkan seorang intelektul adalah seorang ulama, atau sebaliknya. Di Indonesia, kita kenal sebuah organisasi yang berusaha menghimpun kaum intelektual dan ulama yang digolongkan masih muda, walaupun kata ‘muda’ di sini masih diperdebatkan batas umur mereka. Tersebutlah Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, disingkat MIUMI.

Organisasi ini, secara garis besar memiliki tiga tugas pokok dan fungsi utama: penguatan Ahlussunnah Waljamaah; Membendung arus liberalisme; Melawan arus pemurtadan (Kristenisasi). Jika dipetakan, maka ketiga agenda utama di atas dapat dibagi dua. Untuk bagian pertama ditangani oleh para ulama, bagian kedua oleh golongan intelektual, sedangkan bagian ketiga dapat ditangani bersama.

Penguatan Ahlussunnah Waljamaah saat ini di Indonesia makin terasa amat sangat penting. Sebab dihadapkan pada dua arus ekstrim. Yang pertama adalah golongan non Aslussunnah yang mengaku bagian dari Ahlussunnah lalu melakukan penggembosan dari dalam. Golongan ini umumnya dimotori oleh para Syiah Imamiyah yang berpusat di Iran. Yang kedua adalah golongan Ahlussunnah sendiri yang membuat kotak-kotak lalu mengeluarkan fatwa sesat bahwa selain dari teman kajian dan pengajiannya bukan sunnah dan bukan pula Ahlussunnah maka dihukum sesat dan menyesatkan.

Dua penyakit di atas tentu memerlukan penanganan serius dari mereka yang paham betul apa itu Ahlussunnah Waljamaah, sejarah berkembang, manhaj, penyebutan, dan para ulamanya yang teguh membela ajaran Islam sesungguhnya. Kalaupun memang terlanjur terjadi perbedaan akidah, misalnya antara Syiah dengan Ahlussunnah, maka harus diterima sebagai fakta tanpa harus berbuat anarkis dengan saling menegasi. Sebab keduanya, tidak akan mungkin disatukan dalam akidah, Syiah dan Ahlussunnah laksana minyak dan air, namun harus disatukan dalam konteks kebangsaan dan dalam bingkai demokrasi keindonesiaan. Di sinilah peran penting golonan ulama dan intelektual dalam mencerdaskan umat.

Demikia pula, derasnya arus liberalisme yang telah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dibendung dengan cara elegan. Gerakan ini secara historis berasal dari Barat, tepatnya pada abad ke-17 ketika revolusi industri meledak di Francis. Maka penanganannya harus lewat jalur kajian oksidental atau kajian yang komprehensif terkait sejarah peradaban Barat. Mulai dari filsafat, politik, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pola pikir masyarakat Barat. Tentu ranah kajian ini memerlukan ilmu alat yang tidak mudah, setidaknya menguasai beberapa bahasa, minimal Inggris, Francis dan Latin.

Ada pun penangan Kristenisasi, maka dapat menjadi tugas semua pihak. Terutama dalam memberikan bekal pemahaman agama kepada kaum marjinal yang sangat mudah pindah agama disebabkan faktor ekonomi. Selain, umat Islam yang kaya atau berpendapatan tetap menyisihkan sebagian hartanya agar disalurkan kepada kaum fakir miskin. Kasus yang selama ini terjadi, golongan yang mudah pindah agama itu karena memang mereka miskin komplit. Miskin ilmu, miskin harta, dan miskin iman.

Zona Politik

Sebagai orang cerdas, bijak, berilmu, peka terhadap perkembangan zaman, dan punya pengikut banyak, para intelektual dan ulama sadar betul akan tugas mereka sebagai pembela umat. Dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, tentu kiprah golongan cerdik pandai ini terbuka lebar masuk dalam politik praktis.

Secara umum di Indonesia, peran ulama sudah terlihat jelas sejak sebelum merdeka pada 17 Agustus 1945. Baik sebagai pejuang melawan musuh agama dan bangsa, maupun dalam merumuskan konstitusi negara, khususnya ketika negara ini baru saja diproklamerkan kemerdekaannya oleh Sukarno-Hatta.

Selama era Orde Lama hingga Orde Baru, dan sekarang masuk era Reformasi. Keberadaan ulama tetap terpatri dalam sanubari masyarakat muslim Indonesia. Keberadaan mereka memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat dan tidak bisa digantikan dengan siapa dan apa pun.

Kita saksikan, priatiwa demi pristia beberapa tahun terakhir ini di Indonesa, gerakan demi gerakan tidak lagi dimotori oleh golongan akademisi khususnya mahasiswa, sebagaimana yang berlaku pada awal reformasi hingga belasan tahun kemudian. Setelah para demostran itu ikut terlibat masuk politik partisan, tidak terlihat lagi ada regenerasi. Bahkan mereka menjelma jadi penerus status quo. Sementara ketidak adilan makin menonjol, pornoaksi merajalela, kemelaratan bertambah. Tak ada suara-suara kritis dari kaum mahasiswa, maka ulama dan intelektual pun bangkit dari masjid, memobilisasi jamaah, melawan segala bentuk tirani.

Jika dikatakan politik, demikianlah ulama dan intelektual berpolitik. Tidak mesti ikut dalam kubang politk, mandi kotoran dan comberan politik pragmatis. Mereka berpolitik, tapi punya harga diri, jauh dari hitung-hitungan kemewahan dunia. Mereka hanya menginginkan agar rakyat hidup sentosa, umat menjalankan kewajiban agama dengan tenteram, ibu-ibu di rumah dapurnya tetap mengepul dan para pemimpin bijak membuat kebijakan. Itulah negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun. Wallahu A’lam!

Enrekang, 30 Agustus 2018

*) Peneliti MIUMI; Ketua Komisi Infokom MUI Enrekang

 

PILIHAN REDAKSI