20 Tahun Deklarasi Pembela HAM, Kriminalisasi Masih Terjadi

JAKARTA (UMMAT Pos) —  Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik mengingatkan perlunya meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi pembela HAM di Indonesia. Hal ini terungkap dalam dialog bertajuk “Urgensitas Mekanisme Perlindungan dan Keamanan” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia.

“Pembela HAM merupakan individu atau kelompok orang yang memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international,” ungkapnya dalam diskusi di Ruang Pleno Utama Lantai 3
Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat, Senin (03/09/2018).

Di Indonesia, sebut Damanik, secara regulasi perlindungan dan jaminan kemanan para pembela HAM tidak memiliki payung hukum yang spesifik dan mekanik, namun secara implisit sudah ada beberapa regulasi yang dapat melindungi kerja-kerja pembela HAM.

Meskipun begitu, Damanik megungkapkan, para pembela HAM ini masih sering mengalami kekerasan yang berdampak hingga bentuk yang paling ekstrim yaitu kematian.

“Sebut saja kematian Indra Pelani (Jambi, 2015), Salim Kancil (Jawa Timur, 2015), Daud Hadi (Riau, 2018) dan Poro Dukka (Sumba Barat, 2018),” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operational YPII, Damairia Pakpahan mengungkapkan, di Indonesia, ancaman dan kekerasan terhadap Pembela HAM ternyata tidak saja di alami oleh lapisan masyarakat di level grass root maupun middle class, tetapi juga di level hight class.

Damairia mencontohkan kasus kriminalisasi Basuki Wasis pada tahun 2018, seorang ahli yang diajukan pemerintah dalam persidangan perkara korupsi.
“Semua tentu tidak menduga bahwa Basuki Wasis yang notabenenya adalah representasi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi justru mengalami kekerasan dalam bentuk kriminalisasi,” ungkap Damairia di dalam forum yang sama.

Dalam konteks yang lebih luas, lanjut Damairia, kasus kriminalisasi Basuki Wasis ini merupakan celah dan peluang bagi pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi perjuangan para pembela HAM dalam bentuk ancaman dan kekerasan yang lain, misalnya pembunuhan, penyerangan fisik dan lain sebagainya.

“Oleh karena itulah konsep perlindungan dan jaminan keamanan bagi Pembela HAM perlu dikembangkan lebih progres melalui mekanisme atau instrumen yang lebih operasional,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa konsep pencegahan ancaman dan kekerasan perlu diperluas dengan pendekatan multi-security; Perlindungan pada aspek personality Pembela HAM itu sendiri, keluarga Pembela HAM, data dan lembaga di mana Pembela HAM bekerja.

Damairia mengungkapkan, dalam konteks perlindungan dan jaminan keamanan Pembela HAM itulah, Komnas HAM bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) menggelar kegiatan berupa Dialog Kebijakan tentang Perlindungan dan Keamanan bagi Pembela HAM dan Pelatihan tentang Perlindungan dan Keamanan bagi Pembela HAM pada 3-6 September 2018 di Jakarta dan Bogor.

“Secara subtansi, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong kesadaran bersama tentang urgensi pemajuan perlindungan dan keamanan bagi Pembela HAM di Indonesia melalui pengembangan instrumen kebijakan,” tukasnya.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal