Komnas HAM Sarankan Pemerintah Seriusi Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

JAKARTA (UMMAT Pos) – Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam menyarankan pemerintah untuk berlaku serius dalam mengatur mekanisme pelibatan TNI selama operasi pemberantasan Terorisme secara tepat.

Menurutnya, Proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus terbuka. Karena keterlibatan TNI dalam operasi tersebut harus didasarkan pada keadaan yang sangat diperlukan dan dilaksanakan secara proporsional.

“Harus dilaksanakan secara proporsional baik secara ruang lingkup, tingkatan bahaya ataupun skala ancaman, cara penggunaan kekuatan yang digunakan dan kerangka waktu penempatan TNI,” ungkap Anam dalam konferensi pers Komnas HAM Merespon Perpres Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme, di Komnas HAM, Rabu, (05/09/2018).

Anam mengungkapkan bahwa pengaturan pelibatan TNI ini harus diatur dalam mekanisme yang jelas di bawah koordinasi supremasi sipil. Sehingga TNI baru diperbantukan atau digunakan ketika mencapai level dan situasi tertentu dalam penanganan terorisme, salah satunya adalah ketika sudah mengancam kedaulatan negara.

“Selain itu, institusi penegak hukum juga sudah tidak bisa mengatasi terorisme yang mengancam negara tersebut, otoritas sipil dapat mengerahkan militer,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa mekanisme ini harus memasukkan keterlibatan, hak dan tugas dari personel yang ditugaskan. Komnas HAM mendukung pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang terdefinisi dengan baik yang akan mendorong proses pemberantasan terorisme yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, Komnas HAM juga menekan DPR untuk segera membuat tim pengawas pelaksanaan pemberantasan terorisme, dan juga menyarankan lembaga pengawas tersebut nantinya harus partisipatif dengan Komnas HAM.

“Komnas HAM nantinya kami harapkan dapat turut berpartisipasi dalam Lembaga Pengawas agar pemberantasan terorisme tetap sejalan dengan penghormatan prinsip standar dan instrumen Hak Asasi Manusia,” jelasnya.

Pembentukan tim pengawas yang partisipatif ini, sebut Anam, nantinya akan memudahkan proses koreksi terhadap penindakan kasus terorisme secara lebih tepat dan terukur, sesuai dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan keadilan.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal