Ketum Pemuda Muhammadiyah ingatkan kampanye Jokowi terkait pengurangan impor

JAKARTA (UMMAT Pos) — Prihatin dengan kondisi ekonomi nasional hari ini, khususnya terkait kebijakan impor pemerintah yang dinilai tidak memihak pada kebutuhan mendasar rakyat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan kembali janji kampanye pemerintah tentang pengurangan impor.

Kepada Ummat Pos, pria yang akrab disapa Anin ini pada Kamis, (9/9/2018) di Jakarta mengatakan bahwa membangun rezim ekspor dan merobohkan rezim impor dalam kebijakan ekonomi, bukan pekerjaan satu tahun, harus dimulai dari periode awal.

“Karena, memang sejak awal rezim ekonomi rabun jauh terus berkuasa di Indonesia, tak peduli siapa Presidennya, lakunya sama. Jadi, bila fundamental ekonomi kita kuat, tidak akan terlalu elastis pengaruhnya terhadap faktor eksternal, tapi karena memang fundamental ekonomi kita lemah ya jadi sangat elastis,” ujar dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.

Anin membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat. Oleh sebab itu, penting mengingatkan kepada apa yang diistilahkannya sebagai “rezim ekonomi rabun jauh”, dengan menghadirkan konsistensi janji politik ketika kampanye dengan kebijakan ekonomi yang dibuat ketika berkuasa.

Ia merujuk kepada teks kampanye tentang kurangi impor yang dulu dibaca oleh Presiden Jokowi kemudian dilaksanakan sejak tahun awal, “bukan kemudian membiarkan rente impor ugal-ugalan dilakukan menteri yang tidak bertuan Pada Pak Presiden, tapi bertuan pada Ketua Umum Partainya,” ujarnya.

Lebih lanjut, pendiri madrasah anti korupsi ini menyarankan Tim Ekonomi Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan penjelasan detail lengkap dengan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan kondisi ekonomi terkini, khususnya terkait dengan melemahnya Rupiah.

“Ini penting, agar publik dan dunia usaha dalam dan luar negeri mendapat kepastian, dan saran saya jangan biarkan Pak Presiden Jokowi di Door Stop oleh wartawan menjelaskan terkait kondisi rupiah saat ini, tanpa dilengkapi teks,” imbuhnya.

Merujuk Angka Tetap (ATAP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kurun waktu dua tahun terakhir 2016-2017, ekspor hasil pertanian yang meliputi komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura terjadi kenaikan.

Beberapa komoditas pertanian yang menonjol kenaikan ekspornya seperti beras, bawang merah dan jagung. Selain itu, komoditas pertanian yang juga naik yakni nenas, salak, daging ayam, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, pala dan teh.

Di tahun 2016, volume ekspor hasil pertanian hanya 35,49 juta ton, nilanya USD 26,73 miliar.

Sementara di tahun 2017 naik menjadi 41,26 juta ton, nilainya cukup fantastis yakni USD 33,05 miliar. Hasil, volume dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2016-2017 surplus. Yakni masing-masing 97,06 persen dan 45,85 persen.

Namun demikian di tahun 2018 ini, impor pangan tak terkendalikan.

Ekonom Senior, Rizal Ramli menyebutkan melonjaknya volume impor pangan saat ini salah satunya disebabkan kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Misalnya, impor beras mencapai 2 juta ton dan gula 1,1 juta ton.

“Biang keroknya Mentri Perdagangan Enggar ! Rugikan petani dan petambak garam,, dan grogoti elektibilitas @jokowi,” demikian kicau Ekonom senior Dr Rizal Ramli dalam akun twitter pribadinya @RamliRizal.

Faisal

 

 

 

PILIHAN REDAKSI