Tanggapi sindiran komisi HAM PBB terkait Uighur, Cina: ‘Hargai kedaulatan kami’

BEIJING (UMMAT Pos) — Pemerintah Cina mengecam balik pernyataan komisaris tinggi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Dewan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang baru atas kecaman yang menyoroti tindakan keras Beijing kepada warga Muslim Uighur di Xinjiang.

Cina yang merupakan salah satu pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB meminta kepala HAM di lembaga internasional tersebut untuk menghormati kedaulatan hukum negaranya. Hal ini disampaikan setelah Beijing menyoroti tuduhan yang dinilai “sangat mengganggu” terkait aksi penahanan massal atas etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Sebelumnya, pada hari Senin, Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa mengecam aksi kekerasan yang sedang berlangsung di Cina terhadap komunitas Uighur dalam sebuah pernyataan pertamanya sebagai kepala pengawas hak asasi manusia.

Presiden Cile dua kali juga mendesak Beijing untuk mengizinkan pemantau masuk ke wilayah barat jauh yang sedang bergolak untuk menyelidiki situasi di sana.

“Bachelet harus “dengan teliti mematuhi misi dan prinsip-prinsip piagam PBB”, kata juru bicara kementerian luar negeri Cina Geng Shuang pada hari Selasa.

Geng menambahkan pihak HAM PBB harus “menghormati kedaulatan Tiongkok, dengan adil dan obyektif”, serta “tidak mendengarkan informasi sepihak” saat menjalankan tugasnya.

Data dari Human Rights Watch yang dikutip  bachelet melaporkan bahwa penduduk Uighur yang berbahasa Turki menghadapi penahanan sewenang-wenang, pembatasan praktik beribadah, dan “indoktrinasi politik paksa” dalam tekanan keras pihak aparat keamanan di Cina.

Bulan lalu, sebuah panel hak asasi manusia PBB yang dibentuk telah menerima laporan terpercaya bahwa terdapat hingga satu juta orang Uighur yang kemungkinan ditahan di sebuah lokasi ekstra-hukum di provinsi barat laut Cina. panel tersebut juga menyerukan agar mereka yang ditahan segera dibebaskan.

Cina mengatakan langkah-langkah keamanan yang tegas di Xinjiang diperlukan untuk memerangi “ekstremisme dan terorisme”. Cina juga membantah upaya itu menargetkan kelompok etnis tertentu atau membatasi kebebasan beragama.

Diketahui, Xinjiang adalah rumah bagi setidaknya delapan juta Muslim Uighur.

Di wilayah yang berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, kelompok-kelompok minoritas Muslim menghadapi peraturan yang melarang jenggot dan kerudung, serta distribusi Alquran yang tidak sah.

Selama dua tahun terakhir, pihak berwenang secara dramatis meningkatkan pengawasan di Xinjiang. Upaya tersebut menuai kecaman dari lembaga-lembaga hak asasi dan disamakan oleh para kritikus dengan kondisi darurat militer.

Sumber: Aljazeera

Penerjemah: Faisal

PILIHAN REDAKSI