Loloskan caleg eks koruptor, MA dinilai abaikan standar tinggi etika publik

JAKARTA (UMMAT pos) — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi keputusan MA terkait calon legislatif dari mantan koruptor. Menurutnya, MA telah mengabaikan pertimbangan etika publik yang menghendaki input demokrasi yang bersih.

“Keinginan publik yang mau menyeleksi sejak awal caleg-caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi untuk mencegah kambuhnya praktik korupsi di legislatif kita,” ujarnya di Jakarta pada Sabtu, (15/9/2018).

Hal tersebut menurut Dahnil karena perilaku koruptor cenderung berpeluang mengulangi perbuatannya, dan untuk membantu mereka (mantan napi korupsi) menjauhi kemungkinan itu terjadi.

“Aturan pelarangan koruptor tersebut justru sebenarnya menyelamatkan mereka, dan tentunya yang utama menyelamatkan publik,” imbuh pendiri Madrasah anti korupsi ini.

Keputusan MA disayangkan karena dinilai telah mengabaikan etika publik yang sejatinya menempati kedudukan di atas hukum (ethics is beyond the law), upaya KPU dan kita semua untuk menempatkan standar etika publik dan Integritas publik meningkat diabaikan oleh MA.

Tapi, apa pun keputusan tersebut, tentu saya menghormati keputusan hukum tersebut,” ungkapnya menambahkan.

Pria yang akrab disapa Anil ini lebih lanjut  menjelaskan bahwa bila menggunakan Logika MA dan Bawaslu terkait hak hukum caleg mantan koruptor maka sejatinya syarat-syarat mencari kerja seperti SKCK dari kepolisian, syarat-syarat tidak pernah dipidana pada recruitment pejabat publik seperti KPK, BPK dan lainnya tidak perlu lagi, dan dihapuskan.

Dan setelah langkah aturan hukum melalui PKPU untuk meninggikan standar etika publik dan integritas bangsa gagal tidak bisa membendung para mantan napi koruptor, agaknya perlu kita mengingatkan sikap etik Partai-partai politik, untuk menunjukkan komitmen moralnya, dengan cara menarik saja caleg-caleg mantan koruptor itu.

“Karena partai-partai tersebut sudah menandatangani pakta integritas terkait hal tersebut sebelumnya bersama KPU dan Bawaslu,” pungkasnya.

Faisal

PILIHAN REDAKSI