Korupsi dana bencana gempa Lombok, kejaksaan bidik tersangka baru

MATARAM (UMMAT Pos) — Pihak kejaksaan kota Mataram mengklaim terus mencari pelaku lain setelah anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muhir ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi di Lombok.

Perkara ini diduga melibatkan sejumlah pihak karena berkaitan dengan pengesahan anggaran untuk Pemkot Mataram.

“Semua akan kami periksa, semua yang terkait Komisi IV, Sekretariat Dewan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ketut Sumenda, Ahad (16/09/2018).

“Kami fokus satu tersangka dulu, tapi kalau dia mau terbuka, tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa menjadi tersangka baru,” imbuhnya.

Muhir, yang juga dikenal sebagai pengurus Partai Golkar di Mataram, ditangkap Jumat (14/09) pekan lalu. Penyidik kejaksaan menyita uang sebesar Rp30 juta dan mobil Honda HRV dalam penindakan tersebut.

Muhir diduga meminta “balas jasa” dari pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor. Ia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp4,2 miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk dalam APBD Perubahan tahun 2018.

Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya.

Kepala Dinas Pendidikan Mataram, Sudenom, dan seorang kontraktor berinisial CT, turut ditangkap bersama Muhir. Saat diperiksa penyidik, Sudenom mengaku terpaksa mengabulkan permintaan Muhir.

“Dia khawatir, kalau tidak diberikan, anggaran bisa berubah angkanya atau anggaran Dinas Pendidikan ke depan bisa terdampak,” kata Ketut merujuk Sudenom.

Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya 606 bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok sejak awal Agustus lalu.

Tercatat, 1.460 dari total 3.051 ruang kelas di 606 sekolah tersebut rusak berat. Aktivitas belajar-mengajar pun sempat terhenti dan diselenggarakan secara darurat di tenda-tenda pengungsian.

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, perbuatan yang diduga diperbuat Muhir kerap terjadi di sejumlah DPRD. Kongkalikong antara anggota legislatif dan eksekutif itu dikenal sebagai “uang ketok palu”.

“Dalam bencana atau tidak, potensi meminta uang atau memeras karena mengklaim berjasa atas sebuah keputusan, terjadi di berbagai kesempatan,” ujar Adnan.

Perkara “uang ketok palu” terbukti terjadi di Jambi.

April lalu, mantan Asisten III Pemprov Jambi, Saifuddin, dihukum 3,5 tahun penjara karena memberi Rp400 juta kepada anggota DPRD Jambi dalam rangka pengesahan APBD 2018.

Namun Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaedah, membantah anggota legislatif dapat mengambil keuntungan dalam proses penetapan anggaran.

Baiq mengatakan seharusnya tidak ada anggota DPRD yang merasa paling berjasa dalam pengesahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

“Tidak ada jasa perorangan, yang ada, secara bersama-sama eksekutif dan legislatif membahas anggaran dalam badan yang nama badan anggaran,” kata Baiq saat dihubungi dari Jakarta.

“Membahas bisa setuju atau tidak, menambah atau mengurangi anggaran. DPRD sangat berperan tapi bukan untuk disalahgunakan,” katanya.

Merujuk pasal 2 ayat 2 dalam UU Tipikor, upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan pejabat negara dapat diganjar pidana mati.

Meski begitu, Kejaksaan Mataram menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada Muhir. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional.

“Kami tidak bisa menerapkan pasal itu, maksimal penjara 20 tahun. Tapi tetap ada alasan pemberatan karena ini menyangkut bencana alam,” kata Ketut Sumenda.

Bagaimanapun, ICW menilai belum pernah ada hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dana penanggulangan bencana alam.

Adnan Topan berharap, kasus di Lombok ini dapat menjadi momentum efek jera bagi pejabat negara.

“Kejadian ini terus berulang, hukuman berat ada tapi itu hanya di teks saja. Paling tidak pelaku ini dihukum 20 tahun. Kalau cuma dua atau tiga tahun, percuma,” ujar Adnan.

Saat dugaan korupsi yang dilakukan Muhir terjadi, sejumlah warga Lombok masih bertahan di posko pengungsian. Salah satu penyebabnya, rumah mereka hancur dan rehabilitasi belum tuntas.

Sumber: BBC Indonesia

PILIHAN REDAKSI