Polda Bali Didesak Tetapkan Pelaku Persekusi UAS Sebagai Tersangka

JAKARTA (UMMAT Pos) — Penyidik Krimsus Polda Bali kembali melanjutkan perkara persekusi Ustadz Abdul somad atas Terlapor I Gusti Ngurah Arya Wedakarna anggota DPD Dapil Bali.

Pelapor Putu K Muliastawa didampingi oleh Kuasa Hukum Pelapor yakni Zulfikar Ramly, pada hari Jumat dan Sabtu (21-22 /9/2018) di Jakarta telah diperiksa DR Choir Ramadhan (Ahli Pidana) dan Prof Rahayu Sutiarti (Ahli Forensik Bahasa UI).

“Kami mendesak Polda Bali setelah pemeriksaan para Ahli di perkara ini agar secepatnya Arya Wedakarna DPD dapil Bali ditetapkan sebagai tersangka dan perkara nya segera diproses di Pengadilan,” tandas Ramly.

Sebelumnya, Forum Peduli Umat Islam (FPUAS) melalui Putu Abdullah telah melaporkan I Gusti Ngurah Arya Wedakarna anggota DPD RI dapil Bali atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi suku, ras dan etnis, menunjukkan ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di media sosial serta penodaan agama.

Arya lewat akunnya di media sosial menuding Ustaz Abdul Somad sebagai anti Pancasila.

“Siapapun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila. Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” kata Wedakarna melalui fan page Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat (1/12).

Wedakarna menyebut, penolakan itu merupakan aspirasi masyarakat Bali yang sudah viral di medsos beberapa hari sebelumnya.

Ia menyertakan screenshoot postingan Instagram @creme_de_violette yang berjudul “Jangan biarkan mereka meracuni Bali Waspadalah wahai saudara2ku di Bali, jangan sampai Bali menjadi Majapahit kedua”.

Akibat postingan tersebut, Arya Wedakarna terancam hukuman atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 156 a KUHP.

Sumber: Panjimas

PILIHAN REDAKSI