KPAI Minta Kemdikbud dan Kemenag Siapkan Kurikulum Sekolah Darurat

JAKARTA (UMMAT Pos) — Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengharapkan pemerintah menyiapkan kurikulum sekolah darurat jika sewaktu-waktu datang bencana. Ia juga berharap masyarakat dengan dukungan pemerintah mampu menyiapkan sekolah darurat di wilayah terdampak bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain.

Retno melalui rilisnya (Senin 08/10/2018) mengungkapkan, pada tanggal 28 sampai 30 September 2018, KPAI melakukan pengawasan ke beberapa sekolah darurat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, baik sekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA dan sederajat. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi sekolah darurat, masuk ke ruang kelas dan mewawancarai beberapa siswa dan guru serta kepala sekolah.

Ia menjelaskan jumlah ruang kelas darurat di setiap sekolah yang terdampak gempa jumlahnya berbeda, sangat tergantung pada “keberuntungan bantuan” baik dari pemerintah maupun dunia usaha, dan atau bantuan masyarakat, seperti orangtua siswa maupun perkumpulan kepala sekolah dari daerah lain di luar NTB.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sekolah darurat secara fisik ada yang berbentuk tenda terpal ada juga bangunan semi permanen. Tenda atau bangunan yang terbatas di sekolah darurat membuat para siswa harus menggunakan ruang kelas daruratnya secara bergantian atau dua shift, karena antara ruangan yang dibutuhkan dengan yang tersedia tidak berimbang jumlahnya, terutama untuk SMA dan sederajat. Di sekolah darurat, Retno mengungkapkan, rata-rata jam belajar berkisar 5 jam.

“Padahal pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah-sekolah di Lombok Utara dan Lombok Timur, apalagi sekolah-sekolah di Palu dan Donggala yang secara gegrafis dekat dengan pusat gempa,” ungkapnya.

“Sekolah-sekolah terdampak ini tidak hanya membutuhkan sekolah darurat sebelum sekolahnya di perbaiki, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat,” ujar Retno.

Melihat beberapa kejadian bencana alam yang datang bergiliran beberapa waktu terakhir ini, KPAI mendesak Kementrian Pendidikan dan kebudayaan juga Kementrian Agama untuk menyiapkan kurikulum sekolah darurat.

Kurikulum dan persiapan bangunan sekolah darurat harus diadakan, diantara pertimbangannya adalah karena ruang belajar sekolah darurat tidak nyaman.

Retno mengatakan, saat dirinya melakukan pengawasan langsung di beberapa sekolah di Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, terungkap keluhan anak-anak dan para guru bahwa ruang kelas tenda sangat panas mulai pukul 09.00 WITA dan jika di tenda, para pengajar dan peserta didik kelelahan duduk bersila karena tidak dapat menggunakan meja dan kursi di kelas seperti di ruang kelas yang normal pada umumnya.

“Kalau di ruang kelas yang semi permanen bisa menggunakan meja dan kursi di kelas darurat, tapi kalau tenda sangat tidak memungkinkan karena sempit dan tidak tinggi. Bahkan jika hujan deras, kelas-kelas tenda akan bubar karena tenda tertiup angina dan akan dibanjiri air,” tambah Retno.

Pertimbangan kedua, jam belajar lebih pendek karena keterbatasan ruang kelas. Keterbatasan ruang kelas dialami banyak sekolah di Lombok Utara, karena mayoritas sekolah di wilayah ini mengalami kerusakan berat sehingga perlu rehab total yang memakan waktu lama. Karena keterbatasan ruang tersebut, maka peserta didik terpaksa bergantiuan menggunakan kelas sehingga jam belajar dibagi 2 shift.

“Jam sekolah yang pendek dan kondisi sekolah darurat yang tentu tidak senyaman kelas di sekolah-sekolah yang kondisinya normal, maka KPAI memandang perlu pemerintah dalam hal ini Kemdikbud dan Kemenag untuk tidak sekedar berkosentrasi pada kelas darurat, namun harus juga menyiapkan kurikulum khusus untuk sekolah darurat,” terang Retno.

Ketiga, Sistem Penilaian dan Prinsip Keadilan Bagi Semua Anak Didik. Menurut Retno, sangat tidak adil jika sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku, sementara sarana prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisi psikologis anak-anak masih belum stabil, serta rendahnya kenyaman dalam proses pembelajaran di kelas.

“Peserta didik dan pendidik di sekolah darurat sejatinya jangan di bebani dengan beratnya kurikulum nasional yang berlaku saat ini, namun sudah semestinya menyesuaikan kondisi riil mereka di lapangan. Oleh karena, kurikulum sekolah darurat menjadi penting dan mendesak dibuat oleh pemerintah, mengingat kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana,” tegas Retno

“Nanti sistem penilaian dan ujian sekolah serta ujian nasional peserta didik di sekolah-sekolah darurat, baik di Lombok, Palu dan Donggala dan tempat lainnya juga harus disesuaikan dengan kurikulum sekolah darurat, bukan disamakan dengan peserta didik lain di Indonesia yang wilayahnya atau sekolahnya tidak terdampak bencana, seperti gempa dan tsunami,” pungkasnya.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI