Pemerintah Xinjiang legalkan kamp-kamp ‘pendidikan ulang’ bagi Warga Muslim Uighur

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pemerintah daerah Xinjiang menyatakan mereka menerapkan apa yang mereka istilahkan dengan “pusat pelatihan kejuruan” bagi warga Muslim Uighur sebagai produk hukum. Upaya itu memicu kekhawatiran dunia terkait dengan banyaknya orang hilang disana.

Xinjiang menyebutkan berbagai tempat pelatihan tersebut akan mengatasi ekstrimisme lewat upaya “perubahan pemikiran”.

Sementara kelompok hak asasi manusia mengatakan para tahanan dipaksa menyatakan kesetiaan kepada Presiden Xi Jinping, disamping mengecam atau meninggalkan keyakinannya.

Pada bulan Agustus lalu, satu komite PBB menyatakan sekitar satu juta Muslim Uighur dan kelompok Muslim lain kemungkinan ditahan dengan dalih kamp pendidikan kembali.

Tetapi para pejabat yang menghadiri pertemuan HAM PBB mengakui bahwa apa yang mereka sebut warga Uighur “yang dikelabui ekstrimisme keagamaan” telah menjalani pendidikan dan pemukiman kembali.

Cina mengatakan Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islamis dan separatis dan menyanggah tuduhan perlakuan tak layak. Ratusan orang dilaporkan meninggal akibat kerusuhan antara Uighur dan anggota mayoritas Han.

Seperti apa keadaan kamp?
Sejumlah mantan tahanan kamp menceritakan tentang siksaan fisik dan psikologis yang terjadi disana. Seluruh anggota keluarga telah hilang, katanya.

Pada bulan Juli, seorang bekas guru di salah satu kamp yang melarikan diri ke Kazakhstan mengatakan di depan pengadilan bahwa “di Cina mereka menyebutnya kamp politik tetapi tempat itu sebenarnya sebuah penjara di pegunungan”.

The New York Times mengutip bekas tahanan yang mengatakan mereka dipaksa menyanyikan lagu-lagu seperti “Tanpa Partai Komunis, Tidak Akan Ada Cina yang Baru” dan bagi orang-orang yang lupa syairnya, tidak berikan makan pagi.

“Pada akhirnya, semua pejabat menyampaikan satu hal penting. Kebesaran Partai Komunis Cina, keterbelakangan kebudayaan Uighur dan kecanggihan budaya Cina,” kata mantan tahanan Abdusalam Muhemet kepada koran tersebut.

Apa isi undang-undang tersebut?
Undang-undang baru Xinjiang mencakup kamp pendidikan kembali itu merupakan rincian pertama terkait apa tindakan pemerintah daerah di wilayah itu.

Di dalamnya disebutkan contoh tingkah laku yang dapat menyebabkan penahanan, termasuk menyebarkan konsep halal pada berbagai hal di luar makanan, menolak menonton TV pemerintah dan mendengarkan radio pemerintah, serta mencegah anak mendapatkan pendidikan pemerintah.

Cina mengatakan di dalam kamp penahanan juga akan diajarkan bahasa Cina Mandarin, konsep hukum dan memberikan pelatihan kejuruan.

Kelompok HAM mengecam kebijakan ini. Sophie Richardson dari Human Rights Watch mengatakan “kata-kata tertulis menunjukkan pelanggaran HAM besar-besaran dan tidak pantas disebut sebagai ‘hukum'”.

Dengan memberikan pijakan hukum bagi kamp-kamp ini, Cina memastikan apa yang telah dibicarakan banyak pihak selama berbulan-bulan, bahwa negara ini menjalankan kamp pendidikan kembali bagi Muslim Uighur di Xinjiang dengan menggunakan alasan untuk mengatasi ekstrimisme.

Dalam peraturan yang baru diterbitkan, dirinci apa yang dimaksudkan dengan kata kamp. Cina menggunakan istilah yang tetap terdengar kabur. Tempat tersebut dinamakan “pusat pelatihan pendidikan dan keterampilan kejuruan”.

Tetapi sudah jelas tujuannya bukanlah untuk membuat penduduk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Aturan tersebut menyatakan tempat itu untuk orang-orang yang “terpengaruh ekstrimisme”. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk dan memastikan mereka mengikuti penyuluhan kejiwaan dan pendidikan ideologis.

Kamp ini adalah bagian dari serangan lebih luas terhadap ekstrimisme berhaluan Islam di Xinjiang.

Peraturan baru ini memastikan bahwa adalah suatu pelanggaran hukum jika menyebarkan fanatisme keagamaan, misalnya lewat “jenggot yang tidak biasa atau nama yang aneh”.

Ekstrimisme diartikan secara begitu luas sehingga sepertinya bisa diterapkan kepada para orang tua yang mengeluh jika anak mereka menikahi seseorang yang berasal dari agama atau suku berbeda.

Cina juga meluncurkan kebijakan terhadap berbagai praktek agama Islam di Xinjiang. Beijing menginginkan penghentian penggunaan produk halal bukan makanan.

Sumber: BBC

Faisal